Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia setiap tahun wajib mengalokasikan minimal 20 persen anggaran negara untuk sektor pendidikan. Ketentuan ini kerap disebut sebagai mandatory spending dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Namun, aturan ini bukan sekadar kebijakan fiskal biasa. Ada dasar hukum kuat hingga filosofi besar di balik angka 20 persen tersebut. Berikut penjelasan lengkapnya.
Kewajiban alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN berakar dari Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 31 ayat 4. Dalam pasal tersebut ditegaskan negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD.
Aturan ini bersifat konstitusional, sehingga wajib dipenuhi pemerintah dan DPR dalam setiap penyusunan anggaran negara. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menegaskan bahwa angka 20 persen tersebut merupakan ukuran konstitusional dalam menilai sah atau tidaknya suatu APBN.
Tak hanya itu, amanat ini juga berkaitan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa.”
Selain konstitusi, ketentuan ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat 1 menyebutkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD harus dipenuhi.
Dalam aturan ini juga dijelaskan, dana pendidikan mencakup berbagai komponen pembiayaan, mulai dari penyelenggaraan pendidikan hingga pengelolaan sistem pendidikan nasional.
Lebih lanjut, pengaturan teknis terkait pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Regulasi ini merinci jenis-jenis biaya pendidikan, seperti biaya satuan pendidikan, biaya pengelolaan, hingga biaya peserta didik.
Dengan demikian, kewajiban 20 persen bukan hanya angka simbolik, tetapi memiliki landasan hukum berlapis dari konstitusi hingga peraturan pelaksana.
Penetapan angka minimal 20 persen dilatarbelakangi oleh kebutuhan besar sektor pendidikan yang sebelumnya dinilai kurang mendapat perhatian anggaran. Minimnya pendanaan dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di masa lalu.
Melalui alokasi ini, negara diharapkan mampu menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara; membiayai pendidikan dasar secara gratis; meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas; serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh daerah.
Konstitusi bahkan menegaskan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar sebagai prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional.
Meski demikian, implementasi di lapangan tidak selalu mulus. Sejumlah kritik muncul, misalnya terkait komposisi anggaran yang didominasi belanja pegawai atau perdebatan soal pos apa saja yang boleh dihitung sebagai anggaran pendidikan. Belum lagi adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memotek pos anggaran pendidikan pada APBN.
Di sisi lain, muncul juga polemik ketika alokasi pendidikan dianggap tidak mencapai 20 persen secara riil, meski secara administratif terlihat memenuhi ketentuan.