Kenapa Banyak Petugas KPPS Meninggal Dunia?

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia mencapai 255 orang hingga Kamis (25/4). Sementara, mereka yang sakit mencapai 1.470 orang. Semuanya tersebar di 34 provinsi.

Sulawesi Selatan menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan jumlah petugas KPPS yang sakit terbanyak. Disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di tengah perdebatan hasil pemilu, cebong dan kampret, kubu 01 atau 02, semuanya sepakat memberikan gelar pahlawan demokrasi kepada petugas KPPS yang gugur usai “berjihad”.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman berencana untuk memberikan santunan dengan besaran Rp30-36 juta. Jajaran Komisioner KPU tengah berupaya agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran tersebut.

“KPU sudah membahas internal terkait santunan yang akan diberikan kepada penyelenggara pemilu yang diberi musibah. Dengan memperhitungkan berbagai regulasi, asuransi, BPKS dan masukan serta catatan-catatan. Nanti tergantung jenis musibahnya. Kalau cacat maksimal Rp30 juta. Untuk luka-luka Rp16 juta,” terang dia.

Tidak menutup kemungkinan jumlah korban nyawa akan terus bertambah. Terlebih, hingga pengumuman hasil pemilu 22 Mei 2019 nanti, semua pihak terkait berada di bawah tekanan untuk seoptimal mungkin tidak melakukan kesalahan.

Dalam waktu singkat, KPU menjadi bulan-bulanan publik. Jajaran komisioner dianggap gagal membuat skema Pemilu yang apik. Bahkan, tidak sedikit publik yang menilai pesta demokrasi kali ini sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Tagar #119FatalityKetuaKPUMundur sempat membanjiri dunia maya sebagai bentuk protes kepada KPU.

Ihwal kecaman tersebut, Wakil Ketua Umum 1 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Muhammad Adib Khumaidi mengatakan bila kegiatan pemilu tidak bisa dipukul rata menjadi penyebab kematian seseorang. Harus dilakukan pemeriksaan kasus per kasus untuk bisa mengambil kesimpulan.

“Sampai saat ini, IDI belum menerima laporan. KPU secara organisasi juga belum meminta bantuan, artinya apakah ini kejadian luar biasa (KLB) yang harus dilakukan pekerjaan lebih lanjut atau sekedar konsumsi media. Kalau di kedokteran harus lihat kasus per kasus sebagai evidence based-nya,” jelas Adib kepada IDN Times, Kamis (25/4).

Selama ini, pemilu telah menjadi rutinitas tahunan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, banyak pekerjaan yang memakan waktu lebih dari delapan jam atau standar waktu kelaziman bekerja. Adib mengatakan, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menarik kesimpulan bahwa pemilu menyebabkan kematian atau sakit berkelanjutan.

“Ini kan konteksnya beban pekerjaan terus ditambah tekanan fisik dan psikis. Ada faktor individu juga di sana, apakah memang dia (petugas KPPS) memiliki penyakit atau tidak. Karena selama ini pemilu dan pekerjaan yang punya beban berat sudah biasa dilakukan,” terang dia.

Sekalipun penyebabnya adalah kegiatan pemilu, hipotesis Adib mengarah kepada dua faktor. Pertama, penyakit bawaan yang memang diderita oleh petugas. Bisa jadi tekanan fisik dan psikis selama aktivitas pemilu menimbulkan cardiac arrest atau serangan jantung mendadak.

Kedua, kematian bisa terjadi akibat dehidrasi dan kekurangan nutrisi yang diawali kelelahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya waktu istirahat dan asupan gizi yang tidak memadai. Sejumlah kasus kematian KPPS menunjukkan bahwa mereka harus menjalani rutinitas sehari-hari usai Pemilu dengan waktu istirahat yang tidak optimal.

“Kalau orang bekerja 8 jam, dia memiliki waktu 16 jam untuk istirahat dan lain-lain. Kalau beban kerjanya lebih, ya istirahatnya juga harus lebih. Ini juga harus diperhatikan asupan nutrisinya. Kalau itu tidak diperhatikan, bisa menyebabkan kelelahan yang berujung dehidrasi kemudian menyebabkan sakit bahkan meninggal dunia,” tutur dia.

Adib menambahkan, kebenaran terkait apakah kematian disebabkan oleh aktivitas Pemilu harus diuji kasus per kasus agar tak terjadi kekeliruan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut Pemilu 2019 sebagai Pemilu paling melelahkan yang pernah ada. Bagaimana tidak, petugas KPPS harus mengisi 18 lembar formulir C1 untuk berbagai keterangan. Banyak formulir lain yang harus diisi, itupun belum termasuk revisi dari PPS. Belum lagi keterlambatan pengiriman logistik. 

Mereka juga terikat dengan undang-undang Pemilu yang mengharuskan perhitungan selesai dalam waktu cepat. “Dalam putusan MK, harus selesai paling lama 12 jam setelah hari pemungutan suara. Itu pun setelah Perludem dan kawan-kawan ajukan uji materi,” kata Titi kepada IDN Times.

Dia menambahkan, perhitungan suara lebih cepat lebih baik. "Kita menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Mengapa harus selesai cepat? Tujuannya agar menekan potensi surat suara dimanipulasi. Akhirnya, mereka kerja nyaris atau lebih dari 24 jam non-stop. Sangat mungkin bekerja secara optimal,” jelasnya.

Faktor kejiwaan dan psikis tidak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya, pemilihan wakil rakyat pada berbagai tingkatan dilakukan serentak. Menurut ahli kejiwaan dan psikiater, Fidiansjah, pemilu kali ini memiliki tekanan lima kali lipat lebih berat.

Sebab, petugas diawasi oleh perwakilan Capres, Partai Politik, Pileg, dan perwakilan DPD. Alhasil, petugas dihantui tekanan dan stres berlebih.

“Ini kan sesuatu yang baru (Pemilu serentak), apakah ada perbedaan dari kebijakan sebelumnya? Seperti sistemnya, jumlah petugasnya, honorariumnya. Kalau tidak ada perubahan tapi beban kerjanya lima kali lipat, maka wajar terjadi stres,” ungkapnya kepada IDN Times, Rabu (24/4).

Ihwal honorarium, berdasarkan surat ketetapan Menteri Keuangan nomor S-118/MK/2018, Ketua KPPS mendapat bayaran sebesar Rp550 ribu. Ironisnya, jumlah tersebut menurun dari Pemilu sebelumnya. Pada 2009, petugas KPPS mendapat sekitar Rp750 ribu. Pada 2014, turun menjadi Rp450-500 ribu.

Menurut dokter yang karib disapa Fidi, besaran honor mempengaruhi tingkat stres pekerja. “Honor itu menimbulkan semangat bekerja. Setidaknya ada segelintir orang yang kemampuan psikisnya semakin kuat seiring semangat kerja. Tapi dia juga harus tahu beban kerjanya. Sehingga dorongan honor dan semangat tidak hilang karena beban kerja,” ujarnya.

Polarisasi politik yang kian mengkristal sejak Pilkada DKI Jakarta 2016 turut menyumbang akumulasi beban petugas. “Agak berbeda memang dari situasi yang pernah kita hadapi sebelumnya (Pemilu sebelumnya). Suasana konflik dan eksternal memberikan tekanan kepada petugas,” tuturnya.

Kondisi seperti inilah yang dipahami oleh Titi sebagai ketakutan para petugas akibat dituduh melakukan kecurangan bila ada sedikit hal yang tidak benar. “Mereka tidak rileks karena adanya kekhawatiran bahwa mereka bisa melakukan kesalahan dan lalu dituduh melakukan perbuatan curang,” ujar dia.

Dalam Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat untuk mencalonkan diri menjadi PPK, PPS, dan KPPS adalah sehat jasmani, rohani, dan terbebas dari narkotika. Mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.

Apakah aturan tersebut berlaku?

IDN Times menemui sejumlah petugas KPPS secara acak. Ternyata, tidak semuanya ditagih surat keterangan sehat. Sebagian dari mereka mengaku dimintai tolong oleh Ketua RT/RW untuk menjadi petugas karena kurangnya sumber daya manusia.

Proses rekrutmen inilah yang dikritisi oleh Fidi. “Saya sempat dengar, banyak petugas KPPS memiliki catatan hipertensi. Ya kalau begitu wajar stres kemudian memicu kematian. Kalau dikaitkan dengan proses seleksinya, bagaimana syarat kesehatannya berlaku? Harusnya mereka memiliki keterangan dari dokter tentang gangguan atau penyakit yang dimilikinya,” ungkapnya.

Adib menambahkan, hal ini juga menjadi pembelajaran. Jika beban kerjanya cukup berat, maka yang harus diperhatikan adalah kesehatan.

"Ke depannya pemeriksaan fisik petugas harus diperketat, jadi tidak sekedar surat keterangan dokter,” katanya.

Mewakili Perludem, Titi memberikan sejumlah catatan kritis yang patut menjadi perhatian aparat penyelenggara Pemilu. “KPU memang sudah mengurangi jumlah pemilih di setiap TPS. Semula, pada 2014, maksimal 500 orang. Tapi sekarang menjadi 300 orang. Namun, tetap berat beban kerjanya karena ada lima surat suara,” tutur dia.

Menurutnya, skema Pemilu serentak lima surat suara tidak kompatibel dengan kapasitas beban yang harus ditanggung pemilih, penyelenggara, dan peserta Pemilu.

“Makanya, sedari awal kami usulkan bukan Pemilu borongan lima surat suara, melainkan Pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD. Lalu pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD privinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Dengan jarak 2,5 tahun atau 30 bulan,” sambung Titi.

Perempuan asal Palembang ini juga menyarankan optimalisasi rekapitulasi elektronik sehingga petugas KPPS tidak dipusingkan dengan pengisian formulir yang tidak terlalu banyak. “Saya kira elektronik sudah jadi keniscayaan ya supaya membuat hasil cepat tersaji dan memotong rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara,” katanya.

Terakhir, sebagai upaya mengurangi beban kerja petugas, Titi menyarankan supaya besaran daerah pemilihan legislatif menjadi lebih kecil. “Bagus juga untuk pengorganisasian partai politik supaya lebih terkonsolidasi,” ucapnya.

Pukul 19.30 WIB, langit gelap menyelimuti kepergian Sunaryo. Kerabat, tetangga, sanak famili, semuanya bersaksi atas kebaikan lelaki berusia 57 tahun itu. "Telah berpulang saudara kita Bapak Sunaryo usia 57 tahun. Bapak Sunaryo ini selama hidupnya sae nopo mboten?" ujar seorang warga yang dituakan untuk memimpin prosesi pemakaman.

Semuanya serempak menjawab “sae”, demikianlah ungkapan “baik” dalam bahasa Jawa.

Di tengah kerumunan, terlihat  perempuan dengan kerudung kuning yang tak piawai menahan air mata. Dia berharap kesaksian dari sejumlah warga menghantarkan suaminya menuju surga. 

Sejak 2004, Sunaryo telah mengabdikan dirinya sebagai sekretaris RT dan sekretaris RW setempat. Almarhum tidak pernah absen mengawal pesta demokrasi sejak Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008. Tidak pernah terbesit kelelahan akibat Pemilu tahun ini menjadi pengabdian terakhirnya. Ia bahkan mengembuskan napas terakhirnya ketika memperjuangkan Tanah Air. 

“Saya gak tahu lagi mau gimana setelah ini. Saya maunya gantiin bapak sebagai kepala rumah tangga soalnya gak mau ibu kerja. Tapi ibu mau saya kuliah. Gak tahu gimana,” tutur Hanif, sang anak, bagai kapal oleng diterpa ombak usai kehilangan panutannya.

Mari kita sama-sama doakan supaya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tempat terbaik bagi mereka yang telah memperjuangan demokrasi Indonesia.