Kenapa Bos Saracen Divonis Ringan? Ini Alasan Hakim

Hakim Riska mengatakan tidak ada bukti yang bisa mendukung tuduhan bahwa Jasriadi menyebarkan ujaran kebencian dan hoax melalui Grup Saracen.

Opini bahwa Grup Saracen telah menyebarkan hoax dan SARA, kata Hakim Riska, hanya dibentuk oleh media yang memberitakan kasus ini. 

"Sejak kasus muncul di media, sudah terbentuk opini bahwa Saracen bersifat negatif untuk menyebarkan ujaran kebencian," kata Hakim Riska.

Sementara di persidangan, tuduhan tersebut tidak terbukti. Jasriadi tidak terbukti mengunggah ujaran kebencian.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga tidak menyebut Jasriadi sebagai pengunggah ujaran kebencian dan SARA. JPU hanya mendakwa Jasriadi dengan dakwaan melakukan akses ilegal terhadap akun Facebook.

Jasriadi juga didakwa melakukan pemalsuan identitas diri. Dalam perkara manipulasi data ini, JPU sebelumnya menuduh terdakwa Jasriadi melakukan pemalsuan kartu tanda penduduk atas nama Suarni.

Majelis Hakim menyatakan Jasriadi hanya terbukti melakukan akses ilegal media sosial Facebook. Karena itu Jasriadi hanya divonis hukuman 10 bulan penjara. 

Jasriadi terbukti melanggar Pasal 46 ayat (2) juncto pasal 30 ayat (2) UU ITE.

Selain tak terbukti mengunggah isu SARA dan menyebarkan hoax, Jasriadi juga tidak terbukti membuat ribuan akun Facebook anonim dan menerima uang. 

"Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta tersebut," kata Hakim.

Kuasa hukum Jasriadi, Dedi Gunawan, mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan hakim.
"Ini sarat kepentingan dan penuh rekayasa," kata Dedi Gunawan seperti dikutip dari Antara.

Dedi menduga ada aktor intelektual yang menungganggi kasus ini sehingga menjadi besar. Namun ia enggan menyebut siapa aktor tersebut.

Seperti diketahui, kasus Saracen mencuat pada Agustus 2017. Saat itu Saracen disebut sebagai grup penebar kebencian dan hoax.

Jasriadi ditangkap Mabes Polri di kediamannya di Jalan Kasa, Kota Pekanbaru. Dua orang lainnya juga ditangkap, yakni Sri Rahayu Ningsih dan Muhammad Tonong.

Mereka dianggap sebagai pentolan Saracen. Namun Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan tidak ada bukti yang bisa menyatakan Jasriadi sebagai penyebar kebencian dan hoax.