Kendala Internet di Daerah, Bawaslu Wanti-wanti Sirekap Pilkada 2020

12 Nov 2020, 14:45 WIB

Ilustrasi pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS. IDN Times/Prayugo Utomo

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menggunakan aplikasi Sistem Rekapitulasi Secara Elektronik (Sirekap) pada Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, Sirekap masih terkendala infrastrukur internet di beberapa daerah. Internet jadi faktor utama agar bisa memastikan keefektifan proses hasil rekap di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa harus berpindah tempat.

“Karena kalau ini kemudian berpindah akan berdampak akan punya potensi adanya manipulasi. Apalagi di PKPU pasal 52 B, maksimal 24 jam,” kata Abhan saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang disiarkan secara virtual, Kamis (12/10/2020).

1. Banyak titik daerah yang belum memadai akses listrik dan internet

Ketua Bawaslu Abhan (Dok. Bawaslu)

Abhan memaparkan contoh kasus temuannya di beberapa daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Misalnya di Bali, ia sebut 91 kelurahan terkendala internet.

“408 titik lokasi TPS bahkan tidak hanya terkendala internet, tapi juga kendala listrik. Di Kalimantan Barat ini ada 771 kelurahan, kemudian TPS yang terkendala internetnya ada 1.937, kemudian kendala listrik sekitar 900 titik, karena saya kira listrik dan internet terkait,” kata Abhan.

2. Ada potensi memanipulasi data jika KPPS berpindah tempat

Ilustrasi kotak suara (IDN Times/Rehan)

Proses unggah dokumen ketika jaringan buruk di TPS nantinya mengharuskan KPPS berpindah tempat untuk mencari jaringan. Hal ini yang menurut Abhan menjadi rawan manipulasi data yang dilakukan KPPS karena data dapat diubah ketika proses tersebut.

“Keaslian dan keamanan terhadap dokumen digital juga harus lebih diperkuat karena dalam pelaksanaannya siapa saja yang memiliki akses terhadap Sirekap dapat mengubah dokumen tanpa ada perbedaan hasil asli dengan hasil yang telah diubah,” ujarnya.

“Karena itu kami sampaikan rekomendasi Sirekap kalau dijadikan sebagai fungsi publikasi cepat. Saya kira ini sebagai uji coba jadi Sirekap bisa dijadikan fungsi publikasi cepat tetapi bukan sebagai mekanisme penetapan hasil Pilkada,” sambungnya.

3. 33.412 TPS tidak memiliki akses internet

IDN Times/Helmi Shemi

Sementara itu Komisioner Bawaslu Fritz Edward mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap internet dan juga kondisi listrik yang ada. Dari hasil pengawasan, Bawaslu menemukan 33.412 TPS yang tidak memiliki internet dan 4.423 TPS yang tidak memiliki listrik.

“Mungkin sebagian ada di Papua dan Papua Barat, tapi masih ada berbagai daerah yang secara jumlah signifikan, seperti misalnya Kaltim ada 7.876 TPS yang tidak memiliki akses internet. dan masih ada juga di Jatim, 3.313 yang tidak punya akses internet,” kata Fritz di kesempatan yang sama.