Kepala BGN Sambangi Banggar DPR Rapat Bahas MBG di Tengah Ancaman Fiskal

Dalam rapat tersebut, Dadan menjelaskan soal 26 ribu lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbentuk di RI. Banggar DPR menyampaikan apresiasi.

"Kepala BGN tentu menjelaskan kepada kami panjang lebar dan kami memberikan apresiasi bahwa sampai saat ini sudah ada 26.000 lebih SPPG," ujar Said menjelaskan hasil pertemuan itu.

Said menyadari, dalam pelaksanaan program MBG masih ditemukan kendala. Kendati, ia menyebut, Dadan berkomitmen untuk menegakkan tata kelolanya di lapangan.

"Nah, memang harus diakui bahwa di dalam realisasinya ada kendala-kendala sebagaimana kita tahu semua, dan Kepala BGN punya komitmen untuk menyelesaikan pada aspek-aspek penegakan tata kelolanya," ujar Said.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan, hingga kini ada sejumlah SPPG yang dicabut atau ditangguhkan. Said pun menyinggung soal sensitivitas fiskal di tengah kondisi ekonomi saat ini buntut konflik Timur Tengah.

"Bahkan Kepala BGN menyampaikan, ada banyak titik koordinat yang dicabut kembali, kemudian ada yang di-suspend karena tidak melaksanakan SOP sebagaimana mestinya," ujar Said.

Menurut dia, lembaga pemerintah mesti berkoordinasi dengan Banggar DPR RI untuk membahas penyerapan anggaran. Selain itu, perlu ada penajaman prioritas sebagai bentuk sensitivitas terhadap tekanan fiskal.

"Kami memang dalam kondisi sebagaimana minggu lalu bahwa kita harus punya sensitivitas yang sama, berbagai tekanan fiskal kita, ayo bareng sharing. Lakukan penajaman prioritas dan alhamdulillah dari BGN juga memberikan sumbangsih yang nyata, bisa melakukan penajaman sampai Rp20 triliun," kata dia.

Diketahui, pemerintah memangkas penyaluran MBG untuk anak sekolah dari enam hari menjadi lima hari, tak lagi disalurkan saat hari libur.

“Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin kan enam hari, hari libur dikasih juga, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Namun, ada pengecualian untuk penyaluran MBG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), di mana penyaluran bisa tetap dilaksanakan selama enam hari.

“Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stuntingnya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari,” ujar Zulhas.