Kepala BKN: ASN Bukan Sektor Produktif yang Berdampak pada Ekonomi

07 Nov 2021, 10:26 WIB

Plt Kepala BKN Bima Haria. (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menilai profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan lapangan pekerjaan. ASN bukan sektor produktif dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka, ia berharap jumlah orang yang ingin menjadi ASN tidak terlalu banyak.

Hal itu disampaikan Bima mengomentari masih banyaknya anak muda yang berminat menjadi ASN. Tingginya minat untuk menjadi ASN terlihat di kalangan generasi muda di daerah.

Ia pun tak menampik bila citra ASN masih dianggap profesi yang sangat dihormati. Maka, orang berlomba-lomba untuk bisa diterima bukan semata ingin mengejar kesejahteraan, melainkan juga karena gengsi. Tak heran bila ada sejumlah orang yang rela membayar agar bisa diterima bekerja jadi ASN.

"Sebetulnya, jumlah orang yang ingin menjadi ASN tak boleh terlalu banyak. Mengapa demikian, karena ASN ini bukan sektor produktif. Ia tidak menghasilkan atau tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ujar Bima dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi BKN, Minggu (7/11/2021).

ASN juga bukan lapangan pekerjaan tetapi profesi untuk mengelola negara. Lalu, apa komentar Bima soal upaya kecurangan saat tes penerimaan ASN yang terjadi beberapa pekan belakangan?

1. BKN akan lakukan investigasi soal modus kecurangan tes CPNS di Sulawesi Tengah

Ilustrasi Pendaftaran CPNS (IDN Times/Mardya Shakti)

BKN mengendus indikasi kecurangan dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 di titik lokasi mandiri Instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kecurangan itu melibatkan tiga individu, baik orang dalam BKN sendiri maupun orang luar.

Dugaan kecurangan itu terpantau dari pantauan kamera CCTV di area lokasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terpantau masuk ke ruangan pelaksanaan tes. Kebetulan, pelaksanaan tes dilakukan di wilayah Kantor BKPSDM Kabupaten Buol. Ternyata saat di dalam, ia memasang aplikasi di komputer-komputer peserta CPNS agar dapat terhubung atau diakses dari pihak luar.

Bima mengatakan, BKN bersama tim panitia seleksi saat ini terus berusaha untuk memperbaiki sistem. Mereka tengah fokus ke persiapan tahapan selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Ia menyadari, semakin canggih metode seleksi yang digunakan maka potensi gangguan pun juga semakin terbuka. Modus kecurangan yang bakal digunakan pun semakin canggih. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berperan aktif mengawasi proses pelaksanaan seleksi.

2. Oknum yang memanfaatkan celah penerimaan ASN makin marak

Ilustrasi ASN (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Bima pun tak menampik semakin ketatnya penerimaan CPNS tidak membuat surut niat orang-orang untuk dapat masuk ke dalam, meski tak melalui prosedur yang benar. Salah satunya dengan membayar melalui calo. Padahal, menurut Bima seandainya individu itu diterima, maka fokus ketika bekerja bukan untuk melayani publik.

"Mau masuk (sebagai CPNS) saja sudah bayar, maka akan ada sesuatu yang dikejar nantinya (sebagai imbal balik karena telah mengeluarkan sejumlah biaya). Justru yang rugi adalah masyarakat sendiri," kata Bima.

Hal ini sudah terjadi dalam kasus dugaan penipuan CPNS yang melibatkan putri penyanyi lawas Nia Daniaty, Olivia Nathania. Ia dilaporkan oleh 225 orang ke Polda Metro Jaya karena ternyata tak mampu membantu untuk memasukkan orang-orang tersebut sebagai CPNS.

Padahal, masing-masing orang menyetor duit kepada Olivia. Rata-rata duit yang disetor mencapai Rp25 juta. Orang-orang itu mengaku bersedia menyerahkan duit lantaran dijanjikan oleh Olivia bisa menjadi CPNS di kementerian atau lembaga pemerintah.

"Padahal, kami membuat sistem rekrutmen ASN ini agar prosesnya adil atau fair. Karena yang bisa memasukkan Anda hanya Anda sendiri dan doa Anda," tutur dia lagi.

3. Masyarakat didorong melapor ke BKN bila menemukan ada indikasi penipuan

Ilustrasi seleksi CPNS. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama, membantah ada jalur prestasi tanpa tes untuk bisa diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Satya tak menampik modus penipuan untuk bisa menjadi CPNS ramai terjadi di saat pemerintah menggelar seleksi abdi negara itu.

"Tidak ada (jadi CPNS bisa diterima tanpa tes). Banyak juga yang tertipu karena tidak paham prosedur pengadaan CPNS," ujar Satya kepada IDN Times pada 1 Oktober 2021 lalu.

Sementara, mengutip situs resmi BKN, modus penipuan pengangkatan CPNS dengan menggunakan surat keputusan (SK) palsu bukan kali pertama terjadi. BKN pernah menerima pengaduan adanya penerbitan SK palsu pengangkatan CPNS yang mengatasnamakan Kepala BKN.

"Dalam SK palsu tertera pengangkatan sejumlah nama menjadi CPNS pada pemerintahan di Kabupaten Trenggalek, Jatim disertai dengan NIP yang ditandatangani oleh Kepala BKN," demikian kata BKN.

Mereka pun mengklarifikasi SK CPNS hanya bisa dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing. "BKN hanya memiliki kapasitas mengeluarkan nota pertimbangan teknis untuk penerbitan NIP CPNS. Kepala BKN tidak memiliki kewenangan selain mengangkat CPNS BKN," kata mereka lagi.

BKN pun mendorong masyarakat agar melaporkan bila ditemukan indikasi penipuan CPNS. "Masyarakat bisa menghubungi humas BKN melalui e-mail humas@bkn.go.id, Facebook @BKNgoid, Twitter @BKNgoid, atau mekanisme lapor BKN," tutur mereka.