Kepala BRIN: Kehadiran Megawati Bisa untuk Dukungan Anggaran di DPR
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menjelaskan peranan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah di instansi pelat merah itu. Menurutnya, justru sudah sesuai bila Ketua Dewan Pengarah diisi sosok politikus dan bukan peneliti.
Laksana berharap, dengan keberadaan Mega di BRIN bisa membantu memuluskan urusan terkait anggaran di DPR.
"Kita (BRIN) pasti butuh dukungan lintas sektor. Tidak cukup bila dukungannya hanya dari komunitas periset, maka Dewan Pengarah itu tak diisi komunitas periset. Dia harus dari unsur politisi. Kan, kami urusan tiap tahun menyangkut anggaran harus ke DPR," ungkap Laksana blak-blakan di sesi pertemuan terbatas dengan para pemimpin redaksi secara hybrid, Selasa 4 Januari 2022.
"Kalau DPR gak setuju (untuk naikan anggaran), mau apa?" katanya lagi.
Ia berharap dengan adanya dukungan politik dari partai penguasa, BRIN bisa fokus bekerja dan menghasilkan riset terbaik. "Kan siapa lagi yang bisa dukung? Dan memang presiden yang punya concern terhadap IPTEK itu ya Pak BJ Habibie dan Bu Mega," tutur dia.
Laksana saat ini menjadi salah satu orang yang tengah menjadi sorotan komunitas peneliti. Salah satunya lantaran ia tak bersedia mengakomodir para peneliti non-PNS agar bisa bekerja di BRIN. Hal itu berdampak pada pemberhentian 71 peneliti non-PNS di Lembaga Biomolekuler Eijkman.
BRIN juga menjadi sorotan lantaran menjadi induk dari enam instansi penelitian dan 74 unit penelitian dan pengembangan di berbagai kementerian serta lembaga. Peleburan semua lembaga penelitian ke BRIN ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 78 Tahun 2021.
Lalu, seberapa besar peran Mega di dalam BRIN? Mengapa keberadaan Mega justru ditentang oleh para peneliti dan cendikiawan?
1. Ketua Dewan Pengarah harus berikan arahan lewat Kepala BRIN
Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebelumnya telah melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Keberadaan Mega di dalam lembaga riset tingkat nasional menuai tanda tanya dari berbagai pihak. Sebab, Ketua Umum PDI Perjuangan itu tak memiliki rekam jejak sebagai peneliti atau ikut terlibat dalam riset.
Merujuk kepada Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Pasal 7 tertulis "Dewan Pengarah memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan atau rekomendasi kebijakan. Dalam keadaan tertentu, Ketua Dewan Pengarah juga dapat membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana." Artinya, mau tak mau Laksana akan berkomunikasi secara intens dengan Mega.
"Tetapi, di dalam regulasi kami, arahan hanya boleh datang dari Dewan Pengarah dan Kepala BRIN. Jadi, semua harus satu pintu," katanya.
Salah satu arahan yang disampaikan oleh Mega yakni bagaimana memanfaatkan keberagaman yang sudah ada di Indonesia, lalu diolah dan punya nilai manfaat ekonomi.
"Misalnya, bagaimana caranya membuat kencur jadi suplemen, itu kan nilai tambahnya lebih besar. Dan bahannya di kita sudah ada dan Indonesia tak perlu bersaing dengan negara lain," ungkapnya memberikan contoh.