Jakarta, IDN Times - Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) mengaku tidak setuju apabila kericuhan pada 21-22 Mei lalu disebut memiliki pola yang sama dengan kericuhan pada Mei 1998. Menurut Habibie, permasalahan di Mei 1998 dengan kericuhan 21-22 Mei lalu tentu hal yang berbeda.
Habibie juga berpesan agar pesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus diutamakan. Terutama, jangan sampai masyarakat terpecah hanya karena masalah Pemilu.
Habibie menegaskan, masalah persatuan dan kesatuan Indonesia tidak ada tawar-menawar. Dia juga mengungkapkan bahwa pesatuan bangsa Indonesia dan juga stabilitas negara itu harga mati
"Itu kartu mati. Dan siapa saja yang nanti akan memimpin dan sedang memimpin, dia tidak memimpin yang memilihnya. Dia memimpin seluruh bangsa Indonesia," tegas Habibie.
Habibie menjelaskan, setiap lima tahun sekali selalu ada pemilihan presiden. Sehingga, dia meminta masyarakat agar tidak mudah diadu domba hanya karena beda pilihan politik.
"Kita tidak dibenarkan, tiap lima tahun, kita ada pemilihan presiden. Apa tidak mengambil risiko menghambat pembangunan? Mengambil risiko bahwa kita bisa diadu domba, pecah, dan sebagainya, gak ada itu. Oke," ujar Habibie.
Lalu, Habibie pun mengaku tidak setuju apabila situasi pada 21-22 Mei lalu disamakan dengan Mei 1998. Pasalnya, persoalan di Mei 1998 sangat berbeda dengan 2019.
"Dan kalau disamakan dengan keadaan waktu bapak tahun '98, it's not true," ungkap dia.
Kemudian, Habibie menceritakan bahwa sejak masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden sudah dipilih oleh rakyat. Hal itu tentu berbeda ketika masa pemerintahan di tahun 1998.
"Jadi di dalam hal ini, kita pertama kalinya memiliki seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, yang pertama kali dipilih langsung adalah Pak SBY. Yang lain masih melalui MPR. Jadi dalam hal ini, SBY masih generasi peralihan seperti saya," ucap Habibie.