Ketua BEM Trisakti Sebut Ada Intimidasi Saat Buat Petisi Kritik Jokowi

10 Feb 2024, 05:35 WIB

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika di depan Tugu Reformasi. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Presiden Mahasiswa Trisakti, Vladima Insan Mardika mengaku sempat mendapatkan intimidasi saat menyiapkan pembacaan petisi berjudul "Maklumat Trisakti Melawan Tirani". Petisi itu akhirnya dibacakan di depan Tugu Reformasi di luar area Kampus Trisakti pada Jumat (9/2/2024). Pembacaan petisi itu ikut dihadiri oleh dosen, guru besar, mahasiswa aktif hingga alumni Trisakti.

"Kami memohon maaf ada kekurangan di dalam penyediaan mikrofon atau speaker. Kami tak sediakan karena ini bentuk represif yang terjadi kepada kami. Banyak hari ini pihak-pihak yang mengerti kami akan melakukan suatu deklarasi, pengumuman dan membacakan maklumat Trisakti melawan tirani baru," ujar Vladima di Tugu 12 Mei, Grogol, Jakarta Barat pada Jumat kemarin.

Intimidasi yang ia alami antara lain mereka dilarang masuk ke kampus oleh pihak kampus. Alasannya, kegiatan perkuliahan sedang libur. Padahal, menurut Vladima kampus tak bisa melarang sivitas akademika masuk dengan alasan tersebut.

"Ini jadi hal yang memalukan bagi kami. Terutama, saya sendiri sebagai Presiden Mahasiswa yang tak bisa membawa mahasiswa masuk ke kampus," tutur dia lagi.

Selain itu, ia pernah ditanya-tanya terkait aksi pembacaan maklumat tersebut oleh orang asing yang diyakini merupakan intel dari kepolisian. Ia pun mempertanyakan fungsi dari intel-intel tersebut. Apakah memang ingin memberikan perlindungan bagi warga atau hanya mau menggembosi aksi mahasiswa.

1. Aksi demo mahasiswa 7 Februari tidak ditunggangi oleh paslon manapun

Aksi demo 7 Februari 2024 menyuarakan untuk menolak kecurangan di pemilu 2024. (Dokumentasi Sorgemagz)

Lebih lanjut, Vladima mengaku kesal ketika banyak narasi yang beredar di media sosial bahwa aksi demo di dekat Istana Negara pada 7 Februari 2024 lalu ditunggangi oleh paslon tertentu. Padahal, mereka tidak mendukung salah satu paslon.

"Media buzzer banyak yang menarasikan demikian. Sebenarnya agak kesel juga. (Mereka) gak ikut rapat, gak ikut capek, gak ikut keringatan, tapi malah menunggangi aksi kami seperti itu," kata dia menjawab pertanyaan IDN Times.

Ia meyakini mahasiswa yang turun dan melakukan long march dari Kampus Trisakti 7 Februari 2024 lalu atas keinginan sendiri dan hati nuraninya. "Mereka merasa muak karena satu tahun penuh disungguhi kampanye TikTok yang jelek. Dibuat orkestrasi video paska debat sambil menangis-nangis. Lalu, ada pula surat suara yang sudah dicoblos di luar negeri," ujarnya lagi.

Oleh sebab itu, kata Vladima, mahasiswa mencopot baliho capres dan caleg dari kubu manapun. Termasuk baliho paslon nomor urut dua.

"Sebenarnya (baliho) dari semua paslon, baik itu nomor urut satu, dua, tiga kami copot secara merata. Kita jebol secara merata. Kalau pun ada pihak yang menunggangi aksi kami itu hanya satu yakni masyarakat," tutur dia.

2. Mahasiswa ragukan pernyataan Jokowi yang tak akan kampanye

Penyerahan bantuan Program Indonesia Pintar (Muchlis J/Instagram Jokowi)

Sementara, ketika ditanyakan pendapatnya soal pernyataan Jokowi yang tidak akan turun berkampanye di pemilu 2024, Vladima dan rekan-rekannya tak percaya begitu saja kalimat tersebut.

"Kami mau percaya (denga kalimat Jokowi) bingung. Karena kami ingat ada banyak pernyataan Pak Jokowi yang semula A menjadi B. Jadi, hari ini kami merasa deg-degan aja karena seperti mau diberi kejutan ulang tahun sama pacar gitu. Deg-degan aja sama Pak Jokowi ini," kata Vladima.

Ia pun berpendapat pernyataan Jokowi yang tidak akan berkampanye pun dinilai sudah terlambat. Sebab pekan depan sudah memasuki masa tenang kampanye.

3. Mahasiswa kecewa terhadap parpol di parlemen yang tidak bersikap ketika melihat pelanggaran Jokowi

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna di gedung DPR RI, Selasa (6/2/2024). (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, Vladima dan teman-teman mahasiswa mengaku turut kecewa dengan sikap pasif partai politik yang punya perwakilan di DPR. Sebab, mereka tidak langsung mengambil sikap nyata ketika tahu Presiden Joko "Jokowi" Widodo cawe-cawe dalam pemilu, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 090. Berkat putusan MK itu, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bisa ikut melaju di pemilu 2024 sebagai cawapres Prabowo.

"Harusnya mereka bersikap. Harusnya (ide pemakzulan) itu dibahas di sana. Ide pemakzulan bukan dibahas di tvOne, Tempo atau media-media lain. Harusnya mereka mengeluarkan statement dan minta digelar rapat darurat untuk itu," kata dia.

Vladima pun tegas menyatakan sikap parpol yang berkoar-koar di ruang publik tentang ide pemakzulan tetapi tak membahasnya di parlemen, hanya sikap basa-basi belaka.