Ketua DPP NasDem: Reshuffle Kabinet di Akhir Masa Jabatan Tak Efektif

04 Feb 2023, 05:30 WIB

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Sugeng Suparwoto ketika ditemui di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat, (3/2/2023). (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Sugeng Suparwoto menilai kocok ulang kabinet Indonesia Maju jilid II di akhir masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak akan efektif. Sebab, dampak dari reshuffle, perlu dilakukan konsolidasi di kementerian yang pucuknya diganti. Sugeng menilai hal tersebut membutuhkan waktu.

"Maka, menurut saya, seandainya terjadi reshuffle hari-hari ini kok tidak efektif. Ingat pemerintahan ini tersisa satu tahun lagi," ungkap Sugeng di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat (3/2/2023) menjawab pertanyaan IDN Times.

Namun, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR itu menyerahkan keputusan kocok ulang kabinet ke tangan Jokowi. Sebab, yang berhak menilai kinerja menteri-menteri di kabinetnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Seandainya Jokowi tetap berkeinginan untuk mengganti menteri-menteri dari NasDem, maka mereka akan ikhlas. "Sekali lagi NasDem itu politik tanpa mahar tanpa syarat dalam konteks pendelegasian kekuasaan politik kepada eksekutif, dalam hal ini kepada Pak Jokowi. Kalau memang dianggap perlu untuk di-reshuffle karena kebutuhan-kebutuhan teknokratis dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan, maka dengan ikhlas (terkait kebijakan itu). Bagi kami tidak ada masalah," tutur dia.

Ia menegaskan seandainya menteri-menterinya diganti, NasDem berjanji akan tetap loyal kepada Jokowi hingga 2024 mendatang. Rencana kocok ulang kabinet memang pernah diakui oleh Jokowi.

Namun, ia tak pernah menyatakan secara gamblang kapan reshuffle bakal dilakukan. Sempat muncul isu pergantian anggota kabinet terjadi pada Rabu pon kemarin. Tetapi, hal tersebut tak terjadi.

Apakah NasDem tetap khawatir tiga pos menterinya akan dikurangi oleh Jokowi?

1. NasDem akan tetap berkomitmen dukung pemerintahan Jokowi hingga 2024

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (kiri) ketika berdialog dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara pada 22 November 2021. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Sugeng menyebut NasDem akan memenuhi komitmen dan moral politik yakni mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 mendatang. Wacana reshuffle semakin kencang berembus usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024.

"Moral politik kami yakni bahwa kami tidak akan berhenti di tengah-tengah jalan gara-gara misalnya ada kepentingan kami, NasDem misalnya atau karena ada sesuatu hal lainnya," kata Sugeng.

Ia kembali menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Di sisi lain, Sugeng menyebut bahwa situasi di Tanah Air masih lebih baik dibandingkan negara lain pada awal 2023.

"Kami bersyukur ekonomi masih tumbuh 5,2 persen (pada 2022), inflasi masih bisa ditekan di bawah 4 persen, terjadi surplus antara ekspor dan impor. Bahkan, surplus terbesar kita sampai menyentuh angka 54 miliar dolar AS baru hari ini," tutur dia.

Dengan kondisi itu, menurut analisa Sugeng, tidak ada hal yang mendesak bagi Jokowi melakukan reshuffle menteri di kabinetnya.

2. NasDem nilai tak etis PDIP kerap kritik menteri-menteri mereka di forum yang tak formal

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Executive Secretary of the Minamata Convention, Monika Stankiewicz saat Deklarasi Bali (dok. Humas KLHK)

Lebih lanjut, Sugeng menilai kinerja tiga menteri asal NasDem di kabinet, cukup baik. Tiga menteri NasDem di kabinet yaitu Siti Nurbaya Bakar yang duduk sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sebagai Menteri Pertanian. Terakhir, adalah Johhny G. Plate yang duduk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Sugeng membela Limpo dengan menyebut hingga saat ini tidak ditemukan kelangkaan pangan di Tanah Air. Meskipun Jokowi dalam kunker ke Bali menemukan kenaikan harga beras.

"Padahal, kita sama-sama tahu climate change itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Hujan tidak teratur yang mempengaruhi musim tanam dan musim panen," kata dia.

Sementara, Menteri Siti dianggap berhasil menjaga komitmennya terkait moratorium pembabatan hutan. Namun, ia tak menutup mata banyak lahan yang tumpang tindih dengan pembukaan lahan untuk tambang.

Lalu, Menteri Plate dipuji karena berhasil membawa transformasi dari televisi analog ke digital. Namun, bisa saja kinerja ketiga menteri itu menurun karena force majeur seperti meluasnya pandemik COVID-19.

"Pandemik COVID-19 itu kan gak ada padanannya. Kita harus fair juga dalam memberikan penilaiannya," tutur dia.

Di sisi lain, Sugeng juga menilai sikap PDIP yang mendesak agar menteri-menteri NasDem dicopot, sangat tidak etis. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja menteri asal NasDem disampaikan di dalam forum formal seperti rapat kerja DPR.

3. NasDem menyerahkan nasib Sekjen Plate ke penegak hukum

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sementara, ketika ditanya apakah NasDem bakal mengevaluasi Plate, Sugeng memilih menyerahkan kasus yang diduga menyeret kerabat Menkominfo lewat jalur hukum. Seperti yang diketahui saat ini Kejaksaan Agung sedang mendalami perkara dugaan korupsi menara base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi, diduga ada aliran dana terkait proyek pembangunan tower yang mengalir ke kerabat Plate berinisial GAP. Kerabat Plate itu ikut diperiksa karena namanya disebut oleh saksi lain.

Kejagung pun pernah menyampaikan tidak menutup kemungkinan untuk meminta keterangan kepada Plate. "Silakan saja, tapi hukum dulu yang menentukan. Kalau memang ada keputusan hukum yang menyatakan, ingat NasDem tidak mencampuradukan itu semua. Itu semua sudah menjadi ranah hukum. Tapi, kami juga mengawal kasus tersebut," ujar Sugeng.

Ia juga mengharapkan agar Kejaksaan Agung bisa menyidik perkara dugaan rasuah itu secara adil dan berimbang.