Ketua DPRD Minta Anies Baswedan Setop Berbohong soal Pilgub DKI Mundur

Prasetyo meminta Anies berhenti berbohong seakan pemerintah pusat sengaja mengundurkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) sampai 2024. Sebab, hal itu sudah diatur dalam undang-undang.

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itulah yang menjadikan Anies sebagai Gubernur DKI pada Pilgub 2017 lalu. Dalam Undang-Undang itu disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan Pilgub DKI pada 2024," ujarnya, Sabtu (9/10/2021).

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebut, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

Menurutnya, UU tersebut dibuat sebelum Anies menjadi orang nomor satu di DKI.

"Jangan membuat seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," ujarnya.

Sebelumnya, dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun Youtube PAN TV, Anies mengatakan, ia ingin bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta andai tak mundur ke 2024. Bahkan, ia telah menyiapkan sejumlah hal pada tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk kembali maju di periode berikutnya.

“Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir,” ungkap Anies.