Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, tiba-tiba menyinggung soal pentingnya saling memaafkan saat membuka rapat bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (24/11/2025).
Rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin yang juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto itu digelar secara tertutup.
Mulanya, Utut membuka rapat yang akan membahas dua agenda strategis tentang menjaga kedaulatan dan stabilitas Papua serta peran Kodam Baru, Brigif Teritorial Pembangunan (TP), dan Yonif TP dalam memperkuat stabilitas pertahanan dalam mendukung kesejahteraan rakyat.
Sebelum masuk agenda utama, Utut tiba-tiba menyinggung tentang pentingnya merajut persatuan nasional. Hal ini telah sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto.
"Semangat yang kita baca dari bapak presiden adalah me-restart, mereset kilometer 0, saling memaafkan menatap masa depan. Mudah-mudahan ini bisa jadi panduan kita bersama," kata politikus PDIP itu, dalam rapat tersebut.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, rapat telah memenuhi kuorum karena telah dihadiri sebanyak 25 anggota dari 43 dan 8 fraksi partai politik. Utut kemudian memutuskan untuk menggelar rapat tersebut tertutup.
"Dengan ini kuorum sudah terpenuhi, dan atas pertimbangan lapanhan dan urgennya pertemuan ini, pertemuan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," kata Utut, di Ruang Komisi I, Gedung DPR RI.
Tidak gamblang maksud 'saling memaafkan' yang disampaikan Utut. Namun, Utut merupakan politikus senior PDIP, sedangkan Menhan orang dekat Presiden Prabowo.
Sebagaimana diketahui, suasana kebatinan hubungan politik Prabowo dengan PDIP sedikit merenggang, lantaran partai kepala banteng moncong putih itu, disebut-sebut berperan di balik demonstrasi berujung kerusuhan pada Agustus 2025.
Dugaan retaknya hubungan politik Prabowo dengan PDIP itu ditandai dengan dicopotnya Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam), usai kerusuhan Agustus 2025. Budi sendiri merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tak hanya Budi Gunawan, Presiden Prabowo juga mengganti kader PDIP lainnya, Hendrar Prihadi, dari jabatan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menghormati keputusan reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo. Sebab, itu merupakan hak prerogratif Presiden.
"Ya, tentu saja PDI Perjuangan percaya bahwa di dalam proses tersebut komunikasi politik dijalankan dengan baik semuanya untuk berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan efektif," kata Hasto.
Hasto mengklaim, Prabowo dan Megawati terus melakukan komunikasi politik. Hasto juga menegaskan, hubungan keduanya juga baik. "Komunikasi politik terus menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," ucap dia.