Walau Jadi Panelis, Ketua KPK Tak Akan Hadiri Debat Capres 17 Januari

Juru bicara KPK, Febri Diansyah pernah memaparkan 10 poin yang akan diusulkan agar dimasukan ke dalam materi debat calon presiden. Berikut poin-poin tersebut: 

1. Memperkuat landasan hukum pemberantasan korupsi ke depan melalui perubahan UU Tipikor. Hal ini juga perlu dilakukan sesuai standar internasional sebagaimana UNCAC yang telah disahkan melalui UU No. 7 tahun 2006;

2. Strategi pemberantasan korupsi dan fenomena korupsi pada sektor penegakan hukum, termasuk perhatian terhadap reformasi secara serius terhadap instansi penegak hukum;

3. Maraknya Korupsi Perizinan, khususnya perizinan sumber daya alam (tambang, hutan, perkebunan, perikanan) dengan segala dampak yang sangat merugikan masyarakat dan lingkungan;

4. Bagaimana strategi untuk melakukan penyelamatan pendapatan negara, dari perpajakan-bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun, dan perikanan;

5. Fenomena korupsi pada pengadaan infrastuktur besar dan pengadaan barang-jasa pemerintah;

6. Korupsi yang berhubungan dengan subsidi dan bantuan sosial, korupsi untuk pengisian jabatan promosi-mutasi di KL dan Pemda;

7. Perbaikan sistem penggajian yang rasional dan tunggal untuk seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri (one salary system)

8. Pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai;

9. Dukungan secara institusional terhadap KPK untuk memperkuat kantor Regional KPK.

10. Rasionalisasi kelembagaan pemerintah yang tumpang tindih

"Kalau 10 poin itu dibahas dan menjadi konsern bersama, maka tanpa kehadiran pimpinan, tidak akan mengurangi substansi yang ingin dicapai," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada Kamis (2/1). 

Sementara, menurut Agus, walaupun menjadi panelis, tetapi tetap tidak wajib untuk hadir dalam debat capres pada 17 Januari mendatang. 

"Panelis itu boleh datang, boleh tidak, pada waktu debat berlangsung. Kalau pun datang hanya sebagai tamu," kata mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu. 

Ia mengaku bersedia untuk menjadi panelis setelah diajak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis pekan lalu. Selain Agus, ada pula beberapa nama yang sudah dikenal oleh publik lainnya antara lain Hikmahanto Juwana, Bivitri Susanti, hingga Margarito Kamis. 

"Jadi ada Ketua Komnas HAM dan KPK diajak KPU, termasuk Pak Bakir sama Pak Hikmahanto. Yang (diusulkan) dari paslon Mba Bivitri sama Pak Margarito Kamis pada minggu kemarin. Baru tiga hari," tutur Agus.

Sayangnya, walaupun ikut terlibat sebagai panelis dan menyampaikan kepada publik usulan yang perlu dibahas dalam materi debat capres, namun KPK justru tidak menyinggung soal perlunya perlindungan terhadap para penyidiknya sendiri. Termasuk menagih janji atau terobosan dari kedua pasangan calon untuk menuntaskan kasus teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan. 

Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Febri Diansyah justru menilai agar kasus teror terhadap Novel segera dituntaskan. 

"Tentang Novel yang kami harapkan adalah proses hukum terhadap pelaku penyerangannya. Tindakan konkrit untuk segera menemukan pelakunya tentu jauh lebih diharapkan," kata Febri menjawab pertanyaan IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis (3/1) kemarin. 

Menurut Febri, kasus Novel lebih membutuhkan tindakan segera untuk dituntaskan dan bukan lagi sekedar menjadi materi perdebatan. 

Masuknya pimpinan KPK ke dalam deretan panelis turut dipertanyakan publik. Sebab, di antara keenam panelis, hanya KPK, satu-satunya aparat penegak hukum yang ikut terlibat sebagai panelis. Sementara, aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa justru tidak ada. 

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai masuknya pimpinan KPK ke dalam panelis akan menimbulkan tanda tanya mengapa aparat penegak hukum lainnya tidak ikut dimasukan. 

"Hal-hal tertentu di dalam penegakan hukum itu bisa sangat sensitif. Makanya, dengan melibatkan diri terlalu jauh juga tidak baik menurut saya. Hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan perdebatan yang tidak perlu di antara institusi penegak hukum," ujar Feri ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Jumat (4/1). 

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, KPK seharusnya tetap berada di tengah-tengah dan mempercayakan mengenai materi debat capres kepada panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU. 

"Apalagi ini kan ruang politis. Menurut etika, di masing-masing lembaga penegak hukum saja kan tidak boleh berpihak ke kubu tertentu," tutur dia. 

Selain itu, posisi KPK akan dianggap memiliki kepentingan, lantaran apa pun program yang disampaikan oleh kedua pasang calon, maka akan ditanyakan kembali tanggapannya ke lembaga antirasuah itu oleh media. Kedua pasang calon pun, tutur Feri, juga kemungkinan akan menagih juga janji penuntasan kasus ke KPK.