Ketua KPK Pesimistis Layanan Publik Optimal Selama Masih Ada Korupsi

Jabatan sementara yang didagangkan oleh Puput membuat Firli tak heran apabila pelayanan publik masih belum optimal. Menurutnya, hal itu lebih menyita perhatian ketimbang melakukan pelayanan publik.

"Waktu itu saya sudah bertanya kalau saja pejabat jabatan sementara, kepala desa, itu diperjualbelikan, tentu kita nggak bisa berharap pelayanan masyarakat bisa optimal terhadap masyarakat. Jangankan untuk memberi pelayanan publik, begitu ingin menduduki jabatan, para pembantu bupati sudah disibukkan dan menerima beban berupa jual beli jabatan," katanya.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat itu menilai ada banyak faktor terjadinya korupsi beli jabatan. Salah satunya adalah kurang berintegritasnya penyelenggara negara (PN).

"Seketika seorang PN atau kepala daerah baru saja dilantik, maka dia akan berpikir siapa saja yang akan jadi tim sukses dan yang bukan. Kalau ada suatu jabatan yang dianggap PN bahwa layak atau tidak, maka bisa terjadi pemerasan. Dengan kalimat 'Apakah anda masih ingin bertahan di jabatan tersebut? Kalau mau bertahan maka anda harus bayar sekian, kalau tidak harus diganti'," ujarnya.

Firli mengatakan kasus beli jabatan tidak akan terjadi jika seleksi jabatan dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, kompetitif dan jujur. Menurut Firli hal itu harus dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

"Supaya tidak terjadi jual beli jabatan tentu kita melakukan pengawasan terkait SDM, pembinaan SDM, termasuk manajemen ASN. Apa yang bisa ikita kerjakan? Tidak ada kecuali melakukan pengawasan yang ketat. Kita libatkan aparatur pengawas internal pemerintah dan eksternal," tambahnya.