Jakarta, IDN Times - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, seluruh anak bangsa di Indonesia harus terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. Pernyataan tersebut diutarakan Firli bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75.
"Saya berpendapat bahwa, merdeka itu ketika bangsa dan negara kita benar-benar bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi," kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2020).
Firli menilai, tidak sedikit esensi dan pelajaran yang dapat digali dari integritas para pejuang. Hal itu dapat dijadikan contoh dan pedoman, untuk meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan.
Dalam kesempatan itu, Firli mengutip salah satu perkataan Bung Karno yakni, 'Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri'.
"Terbukti sangat benar, karena tugas kita melawan bangsa sendiri yang masih dibayangi kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, intoleransi,ancaman disintegrasi, lebih khususnya lagi laten korupsi dan perilaku koruptif, memang sangat sulit dilakukan," ujar Filri.
Firli menjelaskan, korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Korupsi juga merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia.
Menurut Firli, korupsi adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Bahkan, banyak negara gagal mewujudkan tujuannya dikarenakan kejahatan korupsi.
"Karena itu, sudah saatnya seluruh anak bangsa berperan untuk menghentikan korupsi dan mengangkat senjata bambu runcing yang tak lain intergritas, nilai-nilai kejujuran yang dibalut kekuatan moral dan akhlak yang tinggi untuk melawan dan membasmi korupsi," ucapnya.
Firli melanjutkan, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dalam pidato kenegaraan beberapa waktu lalu, mengingatkan kita semua bahwasanya untuk menuju bangsa yang maju dan produktif bukanlah kerja ringan.
Jokowi mengatakan, menciptakan ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa dijalankannya dengan hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.
"Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwasanya fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana memang sangat diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan. Namun, semua itu tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum yang antikorupsi," kata Firli.
Firli menilai, kecepatan tidak bisa serta merta di ikuti adanya kecerobohan dan kesewenang-wenangan dalam penanganan hukum. Hal ini karena, dapat bersinggungan bahkan melanggar aspek perlindungan hak asasi manusia.
"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu sejalan dengan penegakan nilai-nilai demokrasi yang juga tidak bisa ditawar," ujar Firli.