Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani mengajak semua elemen bangsa kembali berkomitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR nomor VIII/MPR/2001.
TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 berisi ketentuan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sedangkan, TAP MPR Nomor 8 Tahun 2001 berisi rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
MPR, kata Muzani, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menindak kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum (APH) yang semakin tegas.
"Ini merupakan langkah awal yang patut didukung secara konsisten oleh semua pihak," ujar Muzani dalam sidang tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Elite Partai Gerindra itu menyebut korupsi bukan sekedar kejahatan hukum atau finansial. "Korupsi adalah pengkhianatan terhadap roh kemerdekaan dan demokrasi. Korupsi merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan generasi masa depan. Ia menodai roh kebangsaan kita sendiri," katanya.
Muzani kemudian mengajak semua elemen masyarakat agar mewujudkan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001, yakni dengan melakukan perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan.
Sidang tahunan MPR 2025 merupakan momen pertama bagi Presiden Prabowo usai ia terpilih menjadi presiden pada Oktober 2024. Prabowo memutus tradisi selama hampir 10 tahun di sidang tahunan, yakni dengan tidak lagi mengenakan baju adat.
Ketua Umum Partai Gerindra itu memilih mengenakan pakaian formal berupa kemeja, jas, dasi, dan peci hitam. Acara sidang tahunan MPR 2025 juga jadi momen pertama yang dihadiri Joko "Jokowi" Widodo usai lengser dari kursi kepresidenan.