Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025). (IDN Times/Ilman Nafian)

Intinya sih...

  • Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menekankan pentingnya kebijakan lingkungan pasca banjir Sumatra.

  • Dugaan kerusakan lingkungan sebagai penyebab banjir bandang Sumatra perlu dievaluasi oleh pemerintah.

  • Muzani menyarankan agar pemerintah segera menata lingkungan untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, banjir Sumatra harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar menyusun kebijakan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Hal ini menindaklanjuti dugaan kerusakan lingkungan sebagai penyebab banjir bandang Sumatra yang terjadi sejak Selasa (25/11/2025).

Muzani mengatakan, saat ini belum menjadi waktu yang tepat untuk mendiskusikan dugaan illegal logging sebagai penyebab banjir karena proses pemulihan terus dikebut pemerintah.

"Saya kira itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

1. Banjir Sumatra diduga kuat karena kebijakan yang tak pro lingkungan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Muzani, bila dilihat dari gambar yang menyebar luas di media sosial, kuat dugaan penyebab banjir Sumatra imbas akumulasi kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan.

Sebuah foto dan video yang memperlihatkan banyak kayu gelondongan terbawa arus banjir Sumatra viral di media sosial. Hal ini pun dicurigai imbas adanya pembalakan liar.

"Kalau dilihat dari gambar-gambar, memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan, sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu.

2. Harap ada solusi jangka panjang

Ketua MPR RI Ahmad Muzani (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Karena itu, ia mengatakan, banjir Sumatra menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar menyusun kebijakan yang pro lingkungan.

Ia pun berharap, pemerintah mencari solusi terbaik agar persoalan pembalakan hutan ini bisa tertangani dalam jangka panjang.

"Tapi saya harap bencana ini bisa menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera ditangani, sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi," kata Muzani.

3. Kemenhut sebut kayu gelondongan terseret banjir di Sumut karena praktik ilegal

Foto udara antrean kendaraan warga melintasi jalan kawasan permukiman Jorong Kayu Pasak yang rusak akibat banjir bandang di Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan menyebut kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatra Utara, diduga hasil pembalakan liar berkedok layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

“Konteks pencucian kayu dari penyalahgunaan tata usaha PHAT. Itu menjadi modus operandi dari pembalakan liar. (Kayu-kayu itu) konteks pembalakan liar, diduga kayu lama dari aktivitas PHAT. Kecenderungannya di Sumut kita menemukan praktik ilegal dengan penggunaan modus itu," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, kepada IDN Times, Senin (1/12/2025).

Editorial Team