Ketua PPATK: Pemilu 2024 Berpotensi Terjadi Pengaliran Dana Ilegal

19 Jan 2023, 15:08 WIB

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rakor tahunan 2023 PPATK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023) (IDN Times/Rivera Jesica Souisa)

Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut, pengaliran dana politik pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berpotensi dibiayai dari sumber dana ilegal.

Karena itu, kata dia, PPATK melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencegah hal tersebut.

"Itulah kenapa harus kita koordinasikan bagaimana mencegah agar aktivitas pemilu itu tidak dibiayai sumber-sumber ilegal. Makanya, kita lakukan koordinasi per hari ini," kata Ivan dalam Rapat Koordinasi Tahunan 2023 yang bertajuk 'Wujudkan Ekonomi Hijau dan Mendukung Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa' di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023).

1. Pendanaan politik bersumber dari GFC

Rapat koordinasi tahunan 2023 PPATK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023). (Rivera Jesica Souisa/IDN Times)

Ivan mengatakan, beberapa kasus pengaliran dana politik secara ilegal sudah terjadi pada pemilu maupun pilkada tahun-tahun sebelumnya.

Pendanaan tersebut biasanya bersumber dari hasil Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan luar biasa yang mana sumber daya alam dirusak secara ilegal dan hasilnya dinikmati sejumlah pihak.

"Ya dalam beberapa kasus lama memang kita melihat ada sumber-sumber yang berasal dari aktivitas pembalakan liar, ilegal mining, kemudian ilegal logging seperti yang saya sampaikan, ilegal fishing yang lari ke banyak kepentingan, termasuk juga untuk pendanaan terkait dengan politik," kata dia.

2. Pemilu adu visi misi, bukan adu kapital

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Kemudian, ia berharap pengaliran dana ilegal tersebut tidak terjadi pada pemilu mendatang. Hal ini agar integritas sistem pemilu tetap terjamin. Sebab, menurutnya, pemilu bukan ajang adu kapital atau uang.

"Karena itu akan menjadi tanggungjawab kita semua kan, tanggungjawab kita. artinya kita ingin mencoba integritas sistem pemilu ini terjamin jangan sampai pembiayaan itu mempengaruhi pemilu ya. Karena pemilu ini kan adu visi dan misi," ujar dia.

3. Pemantauan aliran dana ilegal menjadi program rutin bersama Bawaslu dan KPU

Logo KPU (journal.kpu.go.id)

Ia mengaku, kini tengah gencar melakukan koordinasi intensif bersama Bawaslu dan KPU terkait pengaliran dana ilegal ini. Bahkan, ia menyebut kegiatan tersebut sudah menjadi program rutin jelang pemilu.

"Ya sudah kita koordinasikan dengan Bawaslu dan KPU. Kita terus melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait. Jadi, itu menjadi program rutin kami untuk melakukan koordinasi dengan beliau-beliau yang berkepentingan terkait dengan ini," kata dia.