Ketua PPNI: Insentif Baru Cair 20 Persen, 120 Ribu Perawat Tagih Janji

02 Jul 2020, 12:05 WIB

Petugas medis melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19. (IDN Times/Herka Yanis)

Jakarta, IDN Times - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta agar pemerintah segera menepati janji untuk memberikan insentif bagi perawat yang berada di garda terdepan melayani pasien COVID-19. Sebab, sampai hari ini pemerintah baru mencairkan 10 sampai 20 persen dari jumlah perawat yang berhak dapatkan.

"Saya kira perawat dari awal tidak mempersoalkan insentif, hanya bekerja serta yang diutamakan keselamatan, tapi karena insentif ini sudah diumumkan jadi membuat harapan," ujar Ketua Umun Persatuan Perawat Nasional (PPNI) Harif Fadhillah saat dihubungi IDN Times, Kamis (2/7).

1. Ada 120 ribu perawat yang berhak dapat insentif

Petugas medis melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19 di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (28/6/2020) (IDN Times/Herka Yanis)

Harif mengatakan, perawat yang berhak dapat insentif dari pemerintah adalah tenaga medis yang bertugas di rumah sakit rujukan COVID-19 dan puskesmas atau yang ditunjuk oleh gubernur untuk melayani pasien COVID-19.

"Dari data estimasi ada sekitar 830-an rumah sakit rujukan di Indonesia yang berhak, dengan total jumlah perawat 120 ribuan," paparnya.

2. Ada 56 rumah sakit yang belum mengajukan ke Kemenkes

Drive Thru Rapid Test metode Vena oleh rumah sakit BIMC Siloam Nusa Dua (IDN Times/Ayu Afria)

Harif mengungkapkan masalah tersendatnya insentif perawat, kendalanya ada di rumah sakit. Sebab, baru 44 persen dari rumah sakit yang mengusulkan ke Kemenkes.

"Insentif ini dasarnya dari rumah sakit atau fasyankes karena yang tahu siapa perawat yang bertugas dan berapa hari bekerja," imbuhnya.

Sisanya atau 56 persen rumah sakit sampai saat ini belum mengajukan.

3. Dinas kesehatan baru 20,4 persen yang ajukan

Warga menjalani rapid test di salah satu puskesmas di Balikpapan (Instagram/Humas.Pemkot.Balikpapan)

Selain rumah sakit, baru 20,4 persen dari Dinas Kesehatan yang sudah mengajukan dan dari Puskesmas baru 20,9 persen.

"Jadi banyak yang belum menerima karena fasyankes tempat bekerja belum mengusulkan," terangnya.

Meski demikian, dari rumah sakit yang mengusulkan sebanyak 40 persen harus memperbaiki dokumen karena ada syarat-syarat yang kurang.

"Nah berkurang lagi kan," katanya.

4. Revisi Permenkes Nomor 278 Tahun 2020 jadi angin segar

Menteri Kesehatan Terawan (Tangkap layar Virtual Zoom Webinar Kemendikbud)

Dia mengakui mekanisme cukup panjang membuat perawat lama mendapatkan insentif tersebut. Meski demikian, Harif berharap adanya revisi Permenkes Nomor 278 Tahun 2020 memberikan angin segar bagi tenaga kesehatan.

"Saya dapat revisi permenkes kelihatannya prosesnya akan disederhanakan. Sebelumnya RS swasta tidak dapat kecuali ditunjuk gubernur atau menteri, namun adanya revisi ini semoga teman-teman di RS swasta dapat, semoga ya," harapnya.

5. Besaran insentif tergantung lama kerja

Foto hanya ilustrasi. (Dok.IDN Times/Istimewa)

Harif menambahkan sesuai janji Presiden Joko "Jokowi" Widodo besaran insentif masing-masing tenaga medis, untuk dokter spesialis Rp15 juta per bulan, dokter umum/dokter gigi Rp10 juta per bulan, bidan atau perawat Rp7,5 juta per bulan, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta per bulan.

Permenkes menyatakan insentif diberikan dari Maret sampai Mei dan dapat diperpanjang sewaktu-waktu.

"Besaran insentif juga tergantung berapa hari perawat atau tenaga medis bekerja, jika satu bulan atau 22 hari ya dapat full atau Rp7,5 juta untuk perawat, kalau tidak yang dihitung berapa hari dia bekerja," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir menanggapi kritik Presiden Jokowi yang menilai penyerapan anggaran penanganan COVID-19 baru terserap 1,53 persen dari Rp73 triliun

Dia menerangkan bahwa pemerintah menganggarkan dana insentif Rp5,6 triliun bagi tenaga medis. Dari jumlah itu, kata Kadir, sebanyak Rp3,7 triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yakni sebagai dana transfer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK).

"Sisanya, Rp1,9 triliun dikelola oleh Kemenkes yang di dalamnya termasuk dana santunan kematian tenaga kesehatan sebanyak Rp60 miliar," ujar Abdul Kadir dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times, Senin (29/6).