Tumpak Panggabean: Omong Kosong Dewas Disebut Buat Kinerja KPK Lambat

Proses penggeledahan terkait perkara suap kepada eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, baru dilakukan pada (13/1). Artinya aktivitas itu baru terjadi lima hari setelah operasi senyap dilakukan. 

Selain terlalu lama, rencana penggeledahan di ruang kerja Wahyu dan rumah dinasnya disampaikan ke publik. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya bahwa rencana penggeledahan diumumkan ke publik. Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan dari ruang kerja Wahyu yang sebelumnya sudah disegel, penyidik menyita sejumlah dokumen. 

"Sementara yang kami dapatkan dari penggeledahan, ada beberapa dokumen penting terkait dengan rangkaian perbuatan tersangka yang nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut," ujar Ali pada Senin sore kemarin di gedung Merah Putih. 

Selain itu, penyidik juga sudah menggeledah rumah dinas Wahyu di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Namun, dalam penggeledahan tersebut belum ditemukan uang tunai. 

"Untuk informasi sementara dari rekan-rekan (di lapangan) belum ditemukan uang atau tidak ditemukan uang, tetapi beberapa dokumen yang menjadi penting nanti ketika dikonfirmasi kepada saksi," kata dia lagi. 

Lalu, apa tanggapan dewas soal lamanya pengajuan izin penggeledahan dalam perkara OTT KPU? Tumpak menilai bisa saja hal tersebut merupakan bagian dari strategi penyidik dan sudah di luar yurisdiksinya. 

"Itu sudah bukan lagi (menjadi kewajiban) di kami. Tentu di sana ada strategi juga. Penyidik punya strategi kapan mulai menggeledah. Bukan harus ini hari (digeledah juga)," kata Tumpak. 

Ia pun tidak tahu mengapa pengajuan izin untuk geledah dalam OTT KPU tergolong lambat. Bahkan, kantor DPP PDI Perjuangan hingga hari ini belum digeledah oleh penyidik. Ketika kantor DPP PDI Perjuangan hendak disegel oleh penyelidik, kehadiran mereka justru ditolak oleh petugas keamanan di kantor pusat parpol tersebut. 

Kantor DPP PDI Perjuangan ikut masuk dalam target penggeledahan karena OTT eks komisioner KPU diduga turut melibatkan Sekjen partai berlambang moncong putih itu yakni Hasto Kristiyanto. 

Situasi berbeda justru tak ditemukan usai OTT yang menimpa Bupati non aktif Sidoarjo, Saiful Ilah. Proses pengajuan izin cepat dan langsung disetujui oleh dewas. 

Selain itu, Tumpak juga menggaris bawahi pemberian izin untuk menggeledah dan menyita bukan termasuk informasi yang dikonsumsi oleh publik. Informasi pemberian izin untuk menggeledah dan menyita dikecualikan dari UU keterbukaan informasi publik. 

"Oleh karena itu harapan saya, rekan-rekan media jangan tanya-tanya apakah dewas sudah memberikan izin penggeledahan dan penyitaan atau belum. Saya tidak akan bisa berbicara itu," kata Tumpak. 

Sebab, informasi itu bersifat rahasia. Ia menyebut penggeledahan dan penyitaan barang bukti merupakan bagian dari strategi untuk bisa mengusut kasus tersebut lebih lanjut. 

"Itu kan juga menjadi strategi dalam penanganan suatu perkara. Kalau nanti saya sampaikan (soal izin penggeledahan), maka orang yang mau digeledah, nanti semua barang buktinya sudah dihilangkan semua," ujarnya lagi. 

Saking bersifat rahasia, Tumpak sampai mengabaikan semua pesan pendek yang masuk ke ponsel dari media untuk mengonfirmasi mengenaia aktivitas penggeledahan dan penyitaan.