Ketum PBNU: Gugat Hasil Pemilu Ada Mekanismenya, Bukan Lewat Bakar Ban

16 Feb 2024, 19:45 WIB

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (kiri) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan) menyikapi pelaksanaan pemilu 2024 di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyampaikan, pihak-pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk mengikuti mekanisme yang ada sesuai peraturan perundang-undangannya.

Gus Yahya mengatakan, gugatan hasil Pemilu 2024 juga tidak bisa diselesaikan dengan cara berunjuk rasa turun ke jalan dan membakar ban.

"Ya iya, wong sudah diatur mau gimana coba? masa mau diselesaikan dengan bakar ban misalnya? ndak bisa selesai juga," kata Gus Yahya usai konfrensi pers terkait pemilu di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Gus Yahya berpandangan, proses pemilu sampai dengan pemungutan suara telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan itu menjadi kemenangan bersama bagi bangsa Indonesia.

"Sampai titik ini kami menyimpulkan Indonesia sudah menang karena proses berjalan baik dan lancar dan dapat diselesaikan, tinggal menunggu hasilnya," kata dia.

1. Timnas AMIN temukan penggelembungan suara di real count KPU

Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir (kiri) dan Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Amin Subekti. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menemukan bukti penggelembungan suara dalam real count yang masuk ke sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Amin Subekti mengatakan, timnya telah melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU.

Hasilnya, hanya dalam beberapa jam terakhir saja, terdapat sekitar 335 laporan dari berbagai TPS yang berbeda antara angka di tabulasi dengan dokumen pendukung berupa Formulir C1 yang diupload di website KPU.

Sebanyak 335 laporan itu tersebar di 181 kota dan 36 provinsi. Jadi, terdapat perbedaan angka di Formulir C1 dan tabel di website KPU. Laporan ini hanya menjadi sampel dari riset Timnas AMIN.

Timnas AMIN melakukan riset setelah melihat dinamika yang berkembang di masyarakat, laporan melalui sosial media maupun whatsapp tentang adanya perbedaan angka di Form C1 dan website KPU.

"Kami melakukan pendalaman apakah ini sesuatu yang terjadi (perbedaan angka seperti yang dikeluhkan masyarakat). Kami buka apa yang di website KPU, lalu mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir, apakah ada sesuatu kelemahan dalam uploading," tuturnya.

2. Penggelembungan suara terjadi untuk semua paslon

Tangkapan layar situs resmi KPU penghitungan suara real count per pukul 18.00 WIB, 16 Februari 2024. (Situs KPU)

Menurutnya, dari 335 laporan itu terdapat penggelembungan suara untuk semua paslon. Akan tetapi, proporsi penggelembungannya berbedap-beda.

Amin mencontohkan, paslon 01 mendapatkan tambahan suara 19,6 persen, paslon 02 sebanyak 65 persen, dan paslon 03 sebanyak 15,4 persen di atas Formulir C1.

"Ini yang kami temukan di website (KPU). Saya kira ini membuktikan bahwa apa yang dibicarakan masyarakat memang terjadi," kata dia.

"Riset ini bisa dilakukan semua orang, bisa menelusuri sendiri, dari sana akan kelihatan. Ini contoh, akhirnya tudingan penggelembungan suara ada buktinya," bebernya.

3. Hanura klaim kecurangan Pemilu 2024 di luar nalar

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO ditemui di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). (IDN Times/Gregorius Aryodamar)

Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO menilai Pemilu kali ini di luar nalarnya. Sebab, ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang maksimal 300 suara, tapi suara salah satu paslon meraih 800 suara.

"Semua TPS itu maksimum 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah paslon mendapatkan 800-700. Ini gila sudah ini Pemilu gila ini," ujarnya.

OSO mengatakan bahwa mereka tidak ingin rakyat dibohongin. Tim Pemenangan Nasional pun telah berkumpul membahas ini.

"Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jurdil bagi rakyat dan bangsa Indonesia," ujarnya.