Ketum PBNU: Presiden Terpilih Bisa Tiru Jokowi, Rangkul Semua Pihak

16 Feb 2024, 17:58 WIB

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (kiri) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan) menyikapi pelaksanaan pemilu 2024 di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya setuju siapapun presiden terpilih nantinya bisa merangkul dua kandidat lainnya.

Menurutnya, presiden terpilih nanti harus bisa belajar terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang merangkul lawannya pada pilpres 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto untuk bergabung ke kabinet.

"Monggo. Pokoknya yang penting menangkanlah Indonesia ini, itu yang penting," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Menurut dia, yang terpenting setelah Pilpres 2024 selesai, semua bisa berjalan dengan baik sehingga bisa meneruskan untuk bekerja demi masa depan bangsa ini.

"Kita sudah dapat contoh dari pak Jokowi kemarin, yang penting semua berjalan dengan baik dan kita bisa teruskan bekerja untuk masa depan yang lebih baik bagi Indonesia ini, itu saja," kata dia.

1. Unggul di Quick Count, Prabowo Mau Rangkul Semua Kalangan

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto hadir di acara ‘Silaturahmi Relawan Prabowo-Gibran Se-Sulsel’ di Gor Sudiang pada Jumat (2/2/2024). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sebelumnya, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan dirinya bersama Gibran Rakabumi Raka akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan merangkul semua unsur dan kekuatan.

Ia pun mengingatkan, dirinya bersama Gibran dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah berjanji akan mengayomi, melindungi, dan membela seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara ini pasangan Prabowo-Gibran unggul dari kedua kandidat lainnya.

"Prabowo-Gibran dan seluruh KIM akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan," ujar Prabowo.

Ia melanjutkan, Prabowo-Gibran bersama KIM akan membentuk pemerintahan yang bekerja untuk semua suku, etnis, kelompok, agama, hingga berbagai latar belakang sosial di lapisan masyarakat Indonesia.

"Apa pun sukunya, kelompok, etnisnya, rasnya, apa pun agamanya, latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan jadi tanggung jawab kami untuk menjaganya," tegas dia.

"Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra dan putri terbaik bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

2. Prabowo menyerukan persatuan

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam acara Komunitas Ojol penggemar Erick Thohir (OjolET). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan para pendukungnya untuk tidak jemawa dan memantau hasil penghitungan resmi KPU untuk Pilpres 2024.

"Saudara-saudara, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik. Rakyat yang menentukan, rakyat berhak untuk mendapat pemimpin yang mereka kehendaki," kata Prabowo.

Prabowo mengajak semua pihak yang berbeda pilihan saat kampanye selama tiga bulan terakhir ini untuk bersatu kembali.

"Sekarang kampaye telah selesai, kita harus bersatu kembali. Mari kita lupakan kata-kata yang kasar. Bertengkar jangan menjadi perpecahan yang lama-lama," ujarnya.

3. PDIP nyatakan siap berada di luar pemerintahan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024) malam.

Sementara itu, sebagai partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud, PDIP telah menyatakan siap untuk berada di luar pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan, PDIP akan bersuara dan menyampaikan sikap jika muncul kebijakan yang merugikan rakyat.

Namun untuk kebijakan itu membangun kemajuan rakyat, maka pihak di luar pemerintahan juga akan mendukung.

"Ketika ada kebijakan-kebijakan yang prorakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung," kata dia.

"Tetapi, ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," imbuhnya.