Ketum PPP Diganti, Arsul Ungkap Telepon-teleponan Suharso-Mardiono

05 Sep 2022, 19:57 WIB

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani membenarkan usai Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan ketum, maka kursi tersebut sementara waktu diisi oleh Ketua Majelis Pertimbangan, Muhammad Mardiono. Ia akan menjabat sebagai Plt ketum hingga 2025.

"Kalau kita berpatokan pada AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), maka memang plt itu meneruskan sisa masa jabatan periode yang sekarang. Itu kayak PAW (Pergantian Antar Waktu). Itu (keputusan setelah itu) kepada para pemangku kepentingan, siapa? DPW dan DPC," ujar Arsul ketika memberikan keterangan pers di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, (5/9/2022).

Ia menyebut bila mayoritas DPW dan DPC usai Pemilu 2024 menghendaki ada muktamar luar biasa, maka muktamar bakal dipercepat. Idealnya muktamar luar biasa baru digelar pada 2025.

Mardiono resmi ditunjuk Majelis Pertimbangan DPP PPP untuk menggantikan Suharso Monoarfa yang diberhentikan pada 3 September 2022 lalu. Pemberhentian ini menyusul pernyataan Suharso yang dianggap telah menghina para ki'ai.

Suharso mengatakan diminta sejumlah amplop ketika bertandang ke pondok pesantren di Jawa Timur. Pernyataan itu membuat marah para santri di sejumlah daerah di Indonesia.

Suharso pun telah meminta maaf. Namun, hal tersebut tetap tak meredam kemarahan para santri.

Lalu, bagaimana nasib PPP di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) usai Suharso dicopot?

1. Mardiono adalah koordinator untuk PPP di KIB sejak awal

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan bahwa meski ketum PPP berganti, tetapi hal tersebut tak berpengaruh terhadap partai dengan lambang Ka'Bah itu di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ia mengatakan sejak awal justru Mardiono adalah koordinator PPP di KIB.

"Pak Mardiono itu adalah koordinator PPP di KIB selama ini. Jadi, sudah ketahuan lah jawabannya," tutur dia.

Ia, kata Arsul, ibarat Pak Asman Abnur dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Lodewijk F. Paulus dari Golkar. Arsul pun tak menampik bila isu yang berkembang di masyarakat saat ini adalah PPP terpecah menjadi dua kubu, maka bisa saja hal tersebut berpengaruh ke tingkat elektoral partai.

"Tapi, insya Allah tidak (berpengaruh ke elektoral). Kami punya keinginan bahwa ini unsurnya adalah reorganisasi kepartaian saja," katanya lagi.

2. Sesuai aturan, Mardiono harus mundur sebagai anggota Wantimpres

Ketua Wantimpres Wiranto bertemu Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)

Di sisi lain, Arsul mengakui Mardiono tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan Plt ketum PPP. Hal tersebut juga sesuai di dalam UU Wantimpres.

"Jadi, beliau juga harus mengundurkan diri. Kami ingin memang yang full mengurus partai itu ya di partai saja. Sekali lagi itu mengapa barang kali tidak boleh rangkap-rangkap. Itu menunjukkan rasionalitas dari mukernas yang memang punya keinginan," kata dia.

Sedangkan, Suharso dengan tidak lagi menjabat sebagai ketum, bisa fokus membantu Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Kepala Bappenas. Apalagi, Kepala Bappenas memiliki tugas untuk memimpin pemindahan ibu kota dari Jawa ke Pulau Kalimantan.

3. Suharso ikut diundang di Mukernas Bogor, tapi tak hadir karena sedang tugas di luar negeri

Penyerahan surat keputusan Ketua dan Sekretaris DPW PPP Jatim. Dok. PPP.

Sementara, Arsul mengatakan bahwa Suharso ikut diundang dalam pertemuan Mukernas di Bogor. Sebelumnya, juga sudah ada komunikasi dengan Suharso termasuk rencana untuk memberhentikan Kepala Bappenas itu dari kursi ketum PPP.

"Jadi, jangan dibayangkan kami tidak ada komunikasi dengan Pak Harso. Enggak lah. Kami ada komunikasi. Bahkan, sempat ada telepon-teleponan antara Pak Suharso dengan Pak Mardiono," ungkap Arsul.

Meski mukernas di Bogor terkesan tertutup dan mendadak, namun ia memastikan acara tersebut sudah sesuai dengan AD/ART partai. "Tentu, jawabannya sudah (sesuai) AD/ART," tutur dia lagi.