Khawatir PHK Massal, Buruh Ancam Demo Besar Tolak Kenaikan Harga BBM

23 Agu 2022, 15:25 WIB

Ilustrasi buruh atau pekerja saat demonstrasi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal menegaskan puluhan ribu buruh yang tergabung dalam berbagai aliansi, mengancam turun ke jalan dalam aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Said memastikan aksi tersebut bakal digelar serentak di seluruh provinsi. Selain itu, buruh juga menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Dengan demikian Partai Buruh bersama organ serikat buruh akan mengorganisir demonstrasi besar-besaran di 34 provinsi secara serentak, terkait rencana tolak kenaikan BBM dan omnibus law," ujar Said dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa (23/8/2022).

"Kami, serikat buruh, nelayan, petani, dan serikat buruh lainnya menolak keras kenaikan BBM, termasuk energi lainnya, termasuk gas elpiji," sambung dia.

1. Akan terjadi PHK besar-besaran

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menjelaskan ada beberapa alasan buruh menolak kenaikan harga BBM. Pertama, dia memperkirakan akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Mengakibatkan terjadi PHK di mana-mana, di pabrik-pabrik dengan naiknya harga barang. Mengapa bisa ada PHK? Karena perusahaan akan memangkas karena energi di industri meningkat nilainya. Ini akan terjadi PHK besar-besaran. Bagi kita ini adalah persoalan serius," kata Said.

2. Menyusahkan masyarakat dan menimbulkan inflasi tinggi

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Alasan kedua, kata Said, pihaknya menilai kenaikan harga BBM bisa menyusahkan masyarakat, serta memicu inflasi tinggi. Terlebih belakangan ini upah minimum buruh tidak mengalami kenaikan, sehingga daya belinya turun hingga 30 persen.

"Kenaikan BBM akan meningkatkan inflasi tajam. Akibatnya daya beli masyarakat, terutama rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan akan terpuruk. Khususnya buruh pabrik yang sudah tiga tahun tidak naik upah minimumnya. Daya beli buruh sudah turun 30 persen," ucap dia.

Said mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat apabila mengesampingkan realita soal pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia. Dia mencontohkan harga BBM di Singapura yang tinggi diimbangi dengan pendapat per kapita yang tinggi.

"Alasan ketiga, tidak tepat membandingkan harga BBM di satu negara dengan tidak melihat income per kapita atau kemampuan daya beli masyarakat. Ini menunjukkan daya beli, seperti contohnya Singapura itu sudah di atas sepuluh kali lipat income per kapita Indonesia. Ini (di Indonesia) tidak seimbang, tidak sebanding," tutur dia.

3. Alasan mendukung energi terbarukan dinilai hanya dalih belaka

ilustrasi hemat energi dan ramah lingkungan (pexels.com/@tara-winstead)

Lebih lanjut, Said menilai, naiknya harga BBM dengan alasan mendorong energi terbarukan adalah pemikiran yang salah. Menurut dia, hal tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah. Faktanya, kata dia, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memanfaatkan energi konvensional.

"Keempat, kami menilai kalau alasan ingin menggunakan energi terbarukan itu hanya cari alasan. Lihat saja PLN, dan BUMN lain yang menyedot BBM dalam kapasitas besar, itu masih menggunakan disel, batubara, disel. Lantas di mana energi terbarukan ini? Jadi jangan ini dijadikan alasan," ucap dia.

"Alasan kelima, Premium hampir sudah hilang di masyarakat, jadi andalan masyarakat itu Pertalite. Kami meminta pemerintah untuk memastikan tidak ada harga kenaikan BBM yang dipakai kelas bawah, pekerja, ojek online, petani, nelayan," imbuh Said.