Kini, Akses Wartawan di Balai Kota DKI Jakarta Semakin Terbatas!

Menurut petugas keamanan tersebut, kebijakan ini merupakan hal baru yang diterapkan sejak Rabu (29/1). Tidak hanya saat rapat, untuk ke depannya wartawan tidak boleh masuk ke Balairung kecuali ada agenda konferensi pers dan acara yang mengundang wartawan.

"Sudah seterusnya gak boleh, sih. Paling kalau ada konpers atau agenda saja," jelasnya.

Padahal, sejak siang sedang digelar Rapat Pimpinan (Rapim) di ruangan rapat pimpinan yang berada di dalam. Rapat ini biasanya dipimpin langsung oleh Anies Baswedan dan dihadiri oleh para Kepala Dinas DKI.

Para wartawan biasanya menunggu pejabat keluar ruang rapat di Balairung untuk mengonfirmasi atau wawancara isu yang sedang berkembang. Akibatnya, kini, belasan wartawan hanya menunggu pejabat di luar.

Kepala Biro Umum Pemprov DKI Budi Awaluddin mengaku tidak tahu soal aturan ini. Ia justru melempar masalah ini kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Mawardi.

"Gak, belum tahu saya. Coba tanya ke bagian humas, kominfotik atau biro KDH," ujarnya saat dihubungi.

Belakangan ini, Pemprov DKI Jakarta tengah disorot sujumlah isu. Mulai dari revitalisasi kawasan Monas di sisi selatan, menetapkan seorang narapidana sebagai Direktur Utama PT TransJakarta (yang kemudian dicopot), hingga masalah banjir di Jakarta.

Dulu Pemprov DKI Jakarta sering membagi jadwal kegiatan Gubernur Anies Baswedan hampir setiap hari pada wartawan. Namun, hal tersebut sudah jarang dilakukan.