Kirim Pasukan ke Gaza Tak Harus Lewat PBB, Menhan Ungkap Opsi Lain

Sjafrie menyebut, pengiriman prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian di Gaza tentu harus melewati pembicaraan panjang.

"Ini yang memerlukan pembicaraan yang tentunya tidak dalam waktu singkat, tapi memerlukan satu kesepakatan bersama," ungkap dia.

Selain itu juga dibutuhkan kesepakatan bersama dengan sejumlah negara terkait, termasuk dari Israel.

"Bagi Indonesia, kita akan semua terlibat mendukung apabila semua negara-negara yang punya kompetensi itu setuju atas keterlibatan Indonesia, terutama bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Emirat. Jadi ada lima yang kalau itu menyatakan silakan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan. Tentu saja Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini," ucap Sjafrie.

Lebih lanjut, Sjafrie menyebut, Presiden RI, Prabowo Subianto memerintahkan agar prajurit TNI dalam skala yang cukup besar dikirim untuk misi di Gaza, Palestina.

Total jumlah prajurit yang dikirim mencapai 20.000 personel. Mereka akan menjalankan misi kesehatan dan konstruksi di Gaza.

"Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena sebagaimana kita tahu bahwa kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia juga sedang kita tingkatkan," kata dia.

"Jadi, pemikiran beliau kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi," sambungnya.

Sambil menunggu pasukan perdamaian di Gaza terbentuk, pemerintah tetap akan menyiapkan penyaluran bantuan yang dikirim melalui udara.

"Ya, airdrop itu selalu kita siapkan, ya. Kita siapkan di sana, tetapi tentunya airdrop itu juga mengikuti perkembangan situasi yang ada di sana. Jadi ada keterkaitan dengan Israel, ada kaitan dengan negara yang memang mempunyai kompetensi dan peranan di dalam perdamaian di sana. Kita yang mendukung itu menerima lampu hijau dari mereka. Kalau mereka katakan silakan drop, kita drop," ucap Sjafrie.

Sjafrie juga mengatakan, Indonesia akan bekerja sama dengan Yordania untuk bertukar informasi intelijen terkait situasi di Gaza, Palestina. Menurut Sjafrie, kerja sama strategis untuk mendapatkan informasi ini langkah yang efektif, mengingat jarak Gaza dan Yordania yang berdekatan.

"Kepada Kepala Staf Gabungan, kami mempersiapkan satu komite kerja sama untuk tukar-menukar informasi. Kami karena melihat Jordan sangat dekat dengan situasi di Gaza, sehingga tadi kami memutuskan untuk mengupdate laporan intelijen situasi di Gaza melalui Jordan, tentunya melalui atase pertahanan," kata Sjafrie.

Sjafrie mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan calon atase pertahanan Indonesia yang ditugaskan di Yordania. Sebaliknya, atase dari Yordania juga akan ditempatkan di Indonesia.

"Kami sudah mempersiapkan calon atase pertahanan Indonesia di Jordan. Sekarang (yang ditugaskan) masih liaison officer (staf penghubung), dan juga Jordan akan segera menempatkan atase pertahanannya di Jakarta," ucapnya.

Lebih lanjut, Sjafrie menekankan, kerja sama ini dibangun agar Indonesia tidak kehilangan komunikasi dan informasi mengenai perkembangan di Gaza. Hal tersebut penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan bantuan.

"Jadi, yang penting adalah kita tidak kehilangan komunikasi, kita tidak kehilangan situasi, sehingga pada saat kita mengetahui situasi yang pasti, kita tahu apa yang akan kita kerjakan di sana," tegasnya.