Kisah Pegawai Cleaning Service di Jakarta Terdampak Virus Corona

13 Apr 2020, 15:52 WIB

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Dampak virus corona atau COVID-19 hampir melemahkan semua sektor usaha. Sejumlah perusahaan pun harus memutar otak untuk mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi ini. Ada yang memilih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, menurunkan gaji karyawan, atau menggunakan strategi lain.

Sektor pariwisata dan transportasi disebut-sebut yang paling terdampak akibat virus corona, lantaran mau tidak mau pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, agar mata rantai penyebaran virus corona terputus. Ini tentu juga berdampak pada nasib karyawan yang bekerja di sektor tersebut.

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah di antaranya mengizinkan perusahaan memberlakukan work from home dan melakukan pembatasan sosial bersakala besar alias PSBB.

Namun ternyata, aturan-aturan itu juga berdampak pada karyawan yang bekerja di jasa outsourcing cleaning service. Seorang pekerja cleaning service di sebuah kantor media massa di Jakarta, bernama Mario mengaku, akibat virus corona dan beberapa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah, pendapatan Mario berkurang hingga 50 persen dari pendapatan biasanya.

"Jadi itu karena kita masuknya digilir, satu hari masuk, satu hari tidak," kata dia kepada IDN Times, Senin (13/4).

1. Belum ada bantuan dari pemerintah

Ilustrasi situasi di perusahaan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Mario merupakan perantau yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Uang Rp2.137.500 harus ia cukupkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti membayar kontrakan serta menafkahi anak dan istrinya. Sampai saat ini, Mario juga belum menerima bantuan dari pemerintah.

"Jangan terlalu berharap sama pemerintah, nanti malah kesal sendiri, marah jadinya sakit hati. Semoga wabah corona cepat selesai," ujar dia.

(IDN Times/Arief Rahmat)

2. Beberapa karyawan outsourcing cleaning service sudah dirumahkan

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Hal serupa juga dirasakan seorang pekerja cleaning service wanita bernama Rina. Dia mengaku perusahaan outsourcing-nya memotong jam karyawan, karena adanya kebijakan bekerja di rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat virus corona.

Tentu aturan itu membuat pendapatan Rina berkurang. Kendati, dia enggan membeberkan berapa pendapatan yang biasa ia dapatkan pada saat hari normal.

Bahkan, tidak sedikit teman-teman Rina yang juga bekerja melalui kantor penyedia jasa dan layanan yang serupa, sudah banyak yang dirumahkan.

"Di PT kami sudah banyak yang dirumahkan, terutama yang di area mal, gereja, dan sekolah," ujar dia.

3. Penyedia jasa outsourcing pastikan cleaning service masih dipekerjakan

Ilustrasi rumah sakit (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Sementara, Direktur Keuangan PT Shield on Service Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang alih daya outsourcing Prastyo Wibowo mengatakan, dampak dari penerapan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, tentu berpengaruh terhadap bisnis dan karyawannya.

Namun, Prastyo mengatakan, hingga saat ini tidak ada jasa outsourcing cleaning service yang di-PHK. "Tinggal kita puter atau pindah ke proyek lain yang membutuhkan," ujar dia.

4. Pemerintah akan memberikan sembako Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan

(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengumumkan pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos, dalam bentuk sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT), kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek.

Khusus wilayah DKI Jakarta, akan diberikan bantuan sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Bantuan ini akan diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) di ibu kota, dengan anggaran yang disiapkan Rp2,2 triliun.

Sementara, wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga akan mendapatkan bantuan sembako senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. Bantuan ini akan diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 KK, dengan anggaran yang disiapkan Rp1 triliun.

Sementara di luar wilayah Jabodetabek, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial sembako.