Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas memberikan klarifikasi terkait anggaran penanganan kemiskinan yang digunakan untuk rapat. Anas mengatakan, sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal karena digunakan untuk studi banding dan rapat penanganan kemiskinan di kementerian lembaga.
“Jadi begini, kita salah pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas
Anas menjelaskan, ada sebagian program kemiskinan yang belum selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan, sehingga dibutuhkan studi lanjutan.
Dalam rapat bersama kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu, Anas memaparkan bahwa logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, bila tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan, maka program yang harus didukung adalah peningkatan daya beli warga, sehingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.
“Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan bayi malah tidak dialokasikan,” ujar Anas.