Kisruh Jaksa dan Penyidik Polri Ditarik ke Institusi Asal Usai OTT KPU

Sementara, ketika dikonfirmasi lebih jauh mengenai personel jaksa yang ditarik karena terkait pemeriksaan internal dirinya saat masih menjadi Deputi Penindakan dulu, Firli enggan merespons. Jaksa yang ditarik lantaran menjadi Ketua Satgas pemeriksaan kode etik Firli bernama Sugeng. 

Pada April 2019 lalu, Firli yang masih menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK tiba-tiba ditarik kembali ke Mabes Polri. Hal itu disebabkan ia telah melakukan pelanggaran kode etik berat lantaran telah menemui mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi sebanyak dua kali. Padahal, pria yang akrab disapa TGB itu tengah diselidiki atas dugaan perbuatan korupsi divestasi PT Newmont. 

Firli melanggar kode etik, lantaran ketika masih berstatus pegawai KPK, namun sempat menemui pucuk pimpinan PDI Perjuangan di Hotel Fairmont. Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) ketika itu bulat merekomendasikan ke pimpinan jilid IV, ia terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang berat. 

Namun, Firli enggan mengomentari alasan di balik penarikan Sugeng. Ia meminta agar media mengonfirmasi itu ke Kejaksaan Agung. 

"Anda konfirmasi ke Kejaksaan Agung, oke? Jangan tanya sama saya," tutur mantan Kapolda NTB itu. 

Kendati ia menyebut penarikan dua jaksa ke institusi asal atas permintaan Kejakgung, namun santer beredar informasi itu merupakan permintaannya. Namun, uniknya ketika proses rapat digelar dengan anggota komisi III, Firli mengakui keputusan penarikan itu sudah disetujui oleh empat pimpinan lainnya. 

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Hari Setiono membenarkan institusinya memang telah menarik kembali dua jaksa yang tengah bertugas di komisi antirasuah. Menurut Hari, tidak ada alasan khusus di balik penarikan itu. Hal tersebut dilakukan karena kebutuhan organisasi. 

"Saya mendapati informasi dari biro kepegawaian bahwa betul ada dua jaksa (ditarik) untuk kepentingan peningkatan kapasitas yang bersangkutan. Institusi ini juga membutuhkan dua jaksa itu. Kepala biro kepegawaian menyampaikan (yang ditarik) pertama, Dr. Yadyn, dan kedua, Sugeng," ujar Hari semalam di gedung Kejakgung. 

Baik Sugeng dan Yadyn sebenarnya belum selesai bertugas di KPK. Yadyn khususnya baru selesai bertugas pada tahun 2022, namun sudah ditarik pulang. 

Hari menjelaskan penugasan jaksa di komisi antirasuah tidak baku harus sampai masa bertugasnya habis. 

"Jadi, penugasannya bisa ditarik setelah tepat waktu masa habis kerjanya, bisa diperpanjang atau bisa juga ditarik sebelum masa kerjanya habis, lalu kami melihat karena individu ini berpotensi, kemudian organisasi membutuhkan dia," katanya lagi. 

Sementara, ketika dikonfirmasi oleh IDN Times melalui telepon, Jaksa Yadyn mengaku tak mau berspekulasi lebih jauh mengenai penyebab ia dan koleganya Sugeng dipanggil kembali ke Kejakgung. Sebagai abdi negara, ia mengaku siap ditempatkan di mana pun. 

"Yang penting kan demi merah putih," ujar Yadyn pada Selasa pagi (28/1). 

Ia pun mengakui memang ikut terlibat dalam operasi dan analisis, sehingga kalau pun ditarik kembali ke institusi asal, Yadyn memandangnya sudah menjadi konsekuensi dari pekerjaannya. Ia mengatakan ikhlas dipanggil pulang ke institusi asalnya apabila itu sudah menjadi keputusan pimpinan. 

"Kalau saya sih ikhlas-ikhlas saja dan gak ada (hard feeling) sama sekali," kata dia.