Merasa Tidak Aman, Mahasiswa Papua Putuskan Keluar dari Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengecam pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai memaparkan bahaya dari ucapan tersebut. Ditambah lagi, dalam konteks budaya Jawa, kata-kata tersebut memiliki makna sebagai pengusiran secara halus, yaitu orang Papua tidak boleh tinggal di Jogja. Mengingat kedudukan Sultan tak hanya sebagai kepala pemerintahan, melainkan juga tokoh nasional dan seorang raja. Dan sebagai raja, lanjut Pigai, pernyataan Sultan akan diikuti semua rakyatnya.

Akan tetapi, Sultan membantah maksud pernyataannya. Dia tidak bermaksud melarang mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta. Menurut Sultan, aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik.

Di tempat lain, Mikael Kudiai, aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarta, melalui akun media sosial Facebook pribadinya, mengatakan Sultan terlalu berani mengatakan aksi mahasiswa Papua di Yogyakarta adalah separatis.

Menurutnya, kalau kalau tidak paham arti separatis, lebih baik diam saja. Sultan terlalu berani pada mahasiswa, tetapi takut dan melakukan pembiaran terhadap ormas-ormas reaksioner dan aparat keamanan melakukan intimidasi, penangkapan, pembungkaman ruang demokrasi terhadap mahasiswa Papua dan rakyat Jogja sendiri.

Kapolres Yogyakarta memberikan peringatan keras kepada seluruh masyarakat Papua yang berada di wilayah kepemimpinannya untuk tidak lagi turun ke jalan-jalan dan melanjutkan aksi demo yang kini telah meresahkan hampir seluruh warga yang berdomisili di Yogyakarta.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam grup Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hendak melakukan aksi turun ke jalan. Akan tetapi belum sempat meneruskan aksi tersebut, warga Jojga dan aparat anti huru hara sudah berada di lokasi untuk mencegah aksi-aksi yang disinyalir ditunggangi oleh kelompok separatis Papua.

Selain itu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga menetapkan seorang tersangka atas kasus pemukulan kepada polisi saat terjadi kerusuhan di asrama mahasiswa Papua, Jumat, 15 Juli 2016. Tersangka itu berinisial OB, asal Papua. Dia tidak ditahan, namun polisi tetap akan menjerat dia dengan pasal berlapis.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda DIY, Kombes Pol Bambang Pristiwanto mengatakan ada sembilan orang mahasiswa Papua yang terlibat dalam pemukulan salah satu anggota. Usai diperiksa, akhirnya satu orang ditetapkan sebagai tersangka.