Kisruh Penyediaan Reagen Sansure, Begini Penjelasan BNPB

15 Mar 2021, 17:41 WIB

Ilustrasi Gedung Graha BNPB (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) buka suara mengenai pemilihan reagen Sansure, untuk melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) selama pandemik COVID-19.

Hal ini sekaligus menjawab ramainya pemberitaan mengenai kisruh pengadaan alat kesehatan yang disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp170 miliar itu.

"Reagen Sansure dipilih karena selain sangat stabil juga multiplex yang terdiri atas dua gen confirmed yang dikerjakan bisa lebih cepat daripada reagen yang lain, serta memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang baik," ujar Tenaga Ahli Ketua Satgas Penanganan COVID-19 HM Nasser dalam video penjelasan yang diunggah di kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (15/3/2021).

1. Redisitribusi reagen hasil keputusan dalam rapat bersama BPKP

Default Image IDN

Nasser menjelaskan, selama April-Mei 2020 dilakukan distribusi reagen Sansure pada 88 laboratorium di 31 provinsi. Ternyata, sejumlah laboratorium mengalami masalah dalam metode pengerjaan, lantaran metode ekstraksi RNA kering dan basah tidak dapat dikombinasikan dengan baik.

"Pada 13 Agustus 2020 diputuskan dalam sebuah rapat koordinasi bersama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bahwa seluruh reagen yang tidak dapat digunakan itu ditarik dan dilakukan redistribusi," ujar dia.

"Redistribusi itu sampai akhir 2020 menyisakan 12 laboratorium dan sampai awal 2021 sudah selesai redistribusi," sambung Nasser.

2. Penjelasan soal suasana awal pandemik COVID-19 di Tanah Air

Default Image IDN

Pada kesempatan yang sama, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Suryopratomo menjelaskan, pada masa awal pandemik di Tanah Air, lembaga internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), belum memiliki pegangan baku tata cara penanganan virus corona.

Menurut Suryopratomo situasi kala itu terbilang menegangkan. Ditambah dengan ketidaktahuan dan keterbatasan sistem kesehatan, dan tanpa ada obat, serta cara untuk menanganinya.

Dia juga mengenang betapa menakutkannya masa awal pandemik COVID-19 muncul. Ditambah dengan wafatnya sembilan dokter pada pekan pertama.

"Satu-satunya cara adalah melakukan tes PCR," ujar Suryopratomo dalam tayangan video yang sama. "Yang menjadi pertanyaan pada saat itu dari mana reagen yang bisa dipakai untuk melakukan tes PCR?" sambung dia.

Menurut Suryopratomo, kala itu hanya Tiongkok dan Korea yang menghasilkan tes PCR. "Maka Gugus Tugas memutuskan untuk segera mengadakan tes PCR," ujar dia.

"Apalagi ketika itu diminta oleh WHO bahwa 4 persen dari jumlah penduduk itu harus dilakukan tes," sambung dia.

3. Ramai kisruh pengadaan alat PCR Sansure yang diduga merugikan negara

Ilustrasi tes swab PCR (Dok Humas Pelindo 1)

Suryopratomo juga menyoroti soal kisruh mengenai pengadaan alat kesehatan untuk tes PCR. Dia menangkap kesan seolah-olah Tim Gugus Tugas melakukan pengadaan tes PCR secara sembrono, tidak melakukan kajian.

"Apa yang dilakukan sekali lagi oleh Tim Gugus Tugas berorientasi kepada bagaimana secepat mungkin kita bisa mengendalikan penularan, secepat mungkin bisa mengetahui warga masyarakat yang tertular, sehingga kemudian bisa dilakukan isolasi atau karantina sehingga tidak menulari orang lain," kata dia.

Kisruh pengadaan alat kesehatan berupa alat tes COVID-19 reagen polymerase chain reaction (PCR) ini ramai dibicarakan, setelah laporan investigasi Tempo bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) terbit.

Disebut kasus ini berpotensi merugikan negara hingga Rp170 miliar. Laporan investigasi tersebut juga mencatat sepanjang April hingga September 2020, sebanyak 85 laboratorium di 29 provinsi mengembalikan 498.644 unit test kit COVID-19 ke BNPB.