Kivlan Zen Ikuti Sidang Lanjutan dengan Seragam Militer

Di dalam sidang yang digelar pada hari ini, Kivlan membantah telah menyuruh Helmi Kurniawan alias Iwan untuk mencari senjata api ilegal. Namun, ia tak membantah memang meminta Iwan untuk memesan senjata laras panjang kaliber besar.

Tujuannya, ia menegaskan bukan untuk membunuh orang seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. Melainkan, karena ia hendak berburu babi di kebunnya. 

"Di kebun terdakwa banyak babi, maka pada Februari 2019 terdakwa memesan senjata laras panjang kaliber besar dan itu sudah mengantongi izin," kata Kivlan. 

Ia mengatakan Iwan memiliki izin untuk bisa mendapatkan senjata. 

"Kata Iwan, izin kepemilikan senjata harus diperoleh dari polisi, BIN dan Perbakin," tutur dia lagi. 

Sayang, senjata yang dipesan Kivlan tak sesuai keinginannya. Sebab, senjata yang dibawa oleh Iwan memiliki kaliber 22 milimeter. Dengan senjata itu, ia mengaku tidak bisa berburu babi. 

"(Senjata) yang ditunjukkan itu hanya cocok untuk berburu tikus. Di samping itu senjata yang ditunjukkan hanya larasnya saja tanpa popor dan teleskop," ungkapnya. 

Di dalam sidang pada tadi siang, Kivlan juga membantah memerintahkan orang suruhannya Helmi Kurniawan untuk menemui terdakwa lainnya yakni Habil Marati. Habil juga ikut terseret lantaran disebut oleh pihak kepolisian sebagai orang yang memberikan duit ke Kivlan untuk membeli senjata api tersebut. 

Pada sidang yang digelar 19 September 2019 lalu, Habil memang mengakui memberi duit ke Kivlan sebesar US$4.000 dan Rp50 juta. Tapi, bukan untuk membeli senjata. 

"Saya kasih US$4.000 dan Rp50 juta untuk mendanai kegiatan Supersemar, amandemen 1945, dan diskusi mengenai PKI," kata Habil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika itu. 

Ia pun menepis pernah memberikan duit ke Iwan demi kepentingan bangsa dan negara seperti yang dituangkan jaksa di dalam surat dakwaan. Iwan disebut menjadi pihak yang mengelola uang pemberian Habil, lalu membelikan senjata api dan menyerahkan duit tersebut ke saksi lainnya. 

"Saya tidak tahu dan tidak pernah mengatakan itu (uang diberikan untuk kepentingan bangsa dan negara)," tuturnya lagi. 

Poin lain yang disampaikan oleh Kivlan yakni surat dakwaan yang disusun oleh jaksa tidak cermat, sebab banyak hal yang tertulis di sana tidak sesuai fakta. 

"Dengan demikian dakwaan menjadi kabur dan harus dibatalkan," kata dia. 

Dalam perkara tersebut, Kivlan dikenai dua dakwaan yaitu Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, dakwaan kedua yaitu didakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP mengenai kepemilikan senjata api.

Bila menengok ke undang-undang tersebut, maka Kivlan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun bui.