KKB Ancam Tembak Mati Aktor-Aktor Otsus II dan DOB di Tanah Papua

Sebby menjelaskan, peringatan ini dikeluarkan di bawah Pimpinan Bridgen Okiman Purom Wenda dalam rangka mendukung aspirasi masyarakat Papua untuk menolak Otsus Jilid II dan juga DOB yang diorganisir oleh Petisi Rakyat Papua (PRP).

“Pernyataan warning tegas kepada oknum Lenis Kogoya dan Befa Jigibalom yang sedang upaya untuk datangkan Otsus Jilid II dan DOB demi kepentingan oknum, maka kami Pasukan dan Pimpinan TPNPB KODAP 10 di bawah Komado Okiman Purom Wenda siap kejar oknum dari Lani Jaya tersebut,” ujar Sebby.

Sikap kontras ditunjukkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemekaran dan pembentukan DOB provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah demi pembangunan yang adil, merata, serta inklusif.

Anggota Pokja Agama MRP Dorince Mehue, dalam keterangan yang diterima di Jayapura, mengatakan, dukungan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam pertemuan di Jakarta, Jumat (20/5) lalu.

"Beberapa poin pembahasan yang kami sampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi (misalnya penjabat gubernur), yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Dorince dikutip ANTARA.

Dia menambahkan MRP juga mendukung dan mengapresiasi Pemerintah dalam menata Papua lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta berbagai regulasi turunannya.

Hal itu mendukung penyiapan desain besar percepatan pembangunan Papua 2022-2041 guna memperkuat kepercayaan rakyat kepada negara, tambahnya.

"Kami juga mendukung mempercepat pengesahan RUU masyarakat hukum adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua," katanya.

Terkait upaya Presiden Jokowi dan Pemerintah pusat untuk membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dengan masyarakat Papua, dia mengatakan hal itu dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka menguatkan ikatan kemanusiaan.

Jumat (20/5/2022), sebanyak enam anggota MRP dan empat anggota Majelis Rakyat Papua Barat diundang secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, guna berdiskusi terkait pembentukan tiga DOB provinsi di Papua.

Presiden mengundang anggota MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat dari unsur pokja dan wilayah adat beserta pendamping, yakni Bupati Jayapura, Wali Kota Sorong, Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), serta Universitas Negeri Papua (Unipa).