KLB Ditolak, AHY Tawarkan Moeldoko Islah dan Peluang Pilgub DKI 2024

02 Apr 2021, 11:37 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Setelah hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko ditolak untuk disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tiba-tiba muncul tawaran islah dari Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhyono (AHY) untuk Moeldoko.

Politikus Demokrat Rachland Nashidik tiba-tiba membuka peluang bila Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ingin bergabung ke Demokrat pimpinan AHY. Bahkan, Rachland menyebut pihaknya siap membantu bila Moeldoko membidik peluang untuk jadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang.

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Bapilu, @Andiarief_ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!" demikian cuit Rachland di media sosial pada Rabu, 31 Maret 2021 lalu usai pengumuman disampaikan oleh Kemenkum HAM.

IDN Times mengonfirmasi cuitan itu kepada Rachland melalui pesan pendek pada Jumat (2/4/2021). Ia mengatakan, bisa saja mantan Panglima TNI itu masuk menjadi anggota Partai Demokrat kubu AHY dan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

"Tapi, mundur dulu dari KSP agar bisa fokus berkampanye merebut hati warga DKI Jakarta dan menaikkan elektabilitas. Baru setelah itu Majelis Tinggi Partai yang memiliki kewenangan menentukan cagub mana yang akan diusung," ujar Rachland.

Apakah ini berarti AHY telah memaafkan perbuatan Moeldoko yang sempat mencoba merebut posisi ketum Partai Demokrat?

1. AHY akan memaafkan bila Moeldoko menyadari kesalahannya telah kudeta

Ketum Partai Demokrat AHY berfoto bersama dengan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) di kantor Fraksi Partai Demokrat (FPD) di Senayan pada Kamis, 6 Agustus 2020 (Instagram.com/agusyudhoyono)

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, AHY siap memaafkan dalam perspektif hubungan antar manusia. Sebab, apa yang dilakukan oleh Moeldoko dengan merebut posisi ketua umum merupakan sesuatu yang mengejutkan AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tetapi, kata Kamhar, permintaan maaf itu diterima asal Moeldoko mengakui kesalahannya.

"Mas AHY juga tidak mengesampingkan sisi kemanusiaannya, bahwa semua manusia punya potensi melakukan kesalahan. Moeldoko bila sekiranya beliau mau menyadari kesalahannya, pintu maaf itu akan selalu terbuka untuk Pak Moeldoko," ungkap Kamhar ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Jumat.

Ia menduga, cuitan yang ditulis Rachland bentuk satir kepada Moeldoko lantaran posisi ketum yang ia peroleh dari KLB tidak diakui oleh pemerintah. Namun, menurut Kamhar, nama Moeldoko sejauh ini tidak pernah masuk ke dalam pembahasan Bappilu Partai Demokrat.

"Bappilu bisa saja menjadikan itu (nama Moeldoko) sebagai pertimbangan. Tapi, saya duga cuitan itu bentuk satir," katanya lagi.

2. Nama Moeldoko belum bisa membantu elektabilitas Partai Demokrat

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Berdasarkan analisa Kamhar, nama Moeldoko belum bisa mengerek elektabilitas Partai Demokrat. Meski di beberapa survei, nama Moeldoko termasuk yang jadi pertimbangan publik untuk dipilih pada Pemilu Presiden 2024 mendatang.

"Kami belum tahu potensi elektabilitas Moeldoko sebagai calon gubernur DKI, karena surveinya belum ada," ungkapnya.

Namun, ia menggarisbawahi sesuai aturan yang berlaku di Partai Demokrat, sosok pengajuan calon gubernur harus memperoleh restu dari Majelis Tinggi Partai. Dalam hal ini, restu cagub harus datang langsung dari SBY.

"Artinya, Pak Moeldoko bila ada keseriusan atau minat pada kontestasi pilgub, ya dia harus bisa membangun komunikasi serta merebut kembali hati Pak SBY," tutur dia.

Bappilu, ujarnya lagi, tidak bisa memutuskan pengajuan cagub dari parpol berlambang mercy itu. Organisasi itu hanya bisa memutuskan calon bila ikut pilkada di tingkat kabupaten atau kotamadya.

3. AHY sempat ikut Pilgub DKI Jakarta pada 2017 tapi gagal lolos ke putaran kedua

Default Image IDN

Sementara, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah ikut kontestasi Pilgub DKI Jakarta pada 2017 dan berpasangan dengan Sylviana Murni. Namun, dalam penghitungan suara yang digelar Februari 2017, AHY dan Sylvia gagal maju ke putaran kedua.

Pasangan itu tak tembus ambang batas untuk bisa lanjut ke putaran selanjutnya yakni 20 persen. AHY dan Sylvi hanya memperoleh 17,73 persen. Hal itu sangat jauh bila dibandingkan suara yang diraih oleh Ahok-Djarot yaitu 40,74 persen dan Anies-Sandi 41,53 persen.

Dalam pernyataannya pada 15 Februari 2017 lalu, AHY mengaku legawa dan menerima kekalahannya.

"Seperti pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Sepanjang kampanye saya menolak membicarakan kekalahan, karena pantang bicara kekalahan selagi berjuang," kata AHY ketika itu.

"Hari ini tentu berbeda, secara ksatria dan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta," tuturnya lagi.