Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Proses Perusakan Barang Bukti

08 Okt 2018, 18:40 WIB

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Jakarta, IDN Times - Di tengah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kinerja pemberantasan rasuah, justru kasus lama yang muncul di tahun 2017 menjadi perhatian publik. Penyebabnya, 9 media yang berkolaborasi dalam Indonesia Leaks kompak menurunkan tulisan berjudul "Skandal Perusakan Buku Merah" pada Senin (8/10). Di dalam laporan itu, tertulis investigasi lanjutan mengenai upaya perusakan barang bukti yang dilakukan oleh dua mantan penyidik lembaga anti rasuah yang berasal dari institusi kepolisian.

Dua penyidik itu diketahui bernama Roland Ronaldy dan Harun. Semula, masa tugas Harun dan Roland di KPK baru berakhir 2019. Tetapi, keduanya justru dikembalikan ke kepolisian pada tahun 2017 lalu. Hal itu diduga sebagai sanksi lantaran telah merusak barang bukti untuk kasus suap oleh pengusaha Basuki Hariman.

Roland dan Harun terekam kamera pengawas di lantai 9 gedung KPK dan menyobek catatan keuangan yang terdapat di buku merah tersebut. Di situ, terdapat detail catatan dan riwayat aliran dana dari Basuki ke beberapa pejabat. Ada 68 catatan transaksi yang diduga merupakan suap kepada beberapa orang termasuk pejabat di Bea Cukai, Balai Karantina, institusi kepolisian, TNI hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Salah satu nama yang disebut cukup sering di buku catatan itu adalah Tito Karnavian yang ketika itu masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Nominal suap yang diduga diterima antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Koalisi masyarakat sipil pun mendesak agar lembaga antirasuah mengusut tuntas semua pelaku tindak kejahatan yang terlibat. Beranikah KPK mengusut kasus yang melibatkan polisi?

1. Uang suap diduga diberikan kepada Tito dalam bentuk mata uang asing

(Ilustrasi anti korupsi) Corruption Watch

Adanya dugaan aliran dana kepada Tito terkuak dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) salah satu saksi Kumala Dewi, bawahan Basuki Hariman. Sesuai keterangan di BAP, Kumala mengklaim Basuki mengirim uang ke Tito pada rentang waktu Januari-September 2016. Proses pengiriman itu dilakukan secara rutin setiap bulan. Nilainya berkisar Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Uang tersebut diberikan dalam bentuk mata uang asing. Kebanyakan uang diantar langsung oleh Basuki.

“Pada buku bank tercatat bahwa pemberian USD 76.144 pada tanggal 7 September 2016 adalah untuk HD. Namun, saya ragu-ragu. Menurut saya terjadi kesalahan pencatatan di buku bank. Yang betul menurut saya adalah pemberian untuk Kapolda Tito Karnavian, karena Basuki Hariman memberikan uang kepada Kapolda Tito Karnavian sebesar Rp1.000.000.000 yang ditukarkan dalam mata uang USD tiap bulannya dari Januari sampai Juli 2016. Kemudian pada Agustus 2016 belum ada pemberian untuk Tito Karnavian," demikian ujar Kumala yang tertulis di BAP I seperti dikutip dari laman KBR.

Lalu, apa komentar mantan Kapolda Metro Jaya itu soal tuduhan menerima uang suap? Tito membantahnya. Bahkan, ketika dikonfirmasi oleh tim Indonesia Leaks pada Agustus lalu, Tito menyebut hal tersebut sudah dijawab oleh humas.

2. Koalisi Masyarakat Sipil desak KPK agar menindak lanjuti temuan media

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Informasi yang diterbitkan oleh media yang berkolaborasi di Indonesia Leaks langsung direspons oleh LBH Pers. Pengacara LBH Pers, Gading mendesak agar KPK segera menindak lanjuti temuan dari media itu. Termasuk menindak lanjuti adanya tersangka lain selain pengusaha Basuki Hariman dan Ng Fenny.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Basuki 7 tahun penjara pada 28 Agustus 2017. Sedangkan, Fenny divonis 5 tahun penjara.

"Jadi, kami meminta agar KPK tidak berhenti hanya pengusutan di tersangka Basuki Hariman. Apalagi, ada pra kondisi di proses persidangan, beberapa nama yang seharusnya muncul di persidangan justru tidak muncul," kata Gading ketika memberikan keterangan pers di LBH Pers Jakarta pada Senin (8/10).

3. Koalisi masyarakat sipil menyambut baik investigasi media soal penyimpangan penanganan kasus korupsi di KPK

IDN Times/Sukma Shakti

Sementara, Lais Abid, staf di bidang investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut baik laporan investigasi lanjutan yang diturunkan oleh koalisi media Indonesia Leaks. Hal itu dianggap Lais bisa sebagai kontrol terhadap KPK yang dijadikan tumpuan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

ICW, kata Lais, sebenarnya sudah sering kali beraudiensi dengan pimpinan KPK untuk membahas mengenai adanya penyimpangan dalam penanganan kasus korupsi.

"Tetapi, tidak direspons secara positif oleh pimpinan," kata Lais di acara yang sama.

Sehingga, metode laporan investigasi yang diturunkan Indonesia Leaks dianggap lebih efektif untuk menggedor pimpinan lembaga antirasuah. Tujuannya, agar mengambil tindakan lebih nyata.

"Sehingga ke depan, kalau ada permasalahan seperti ini lagi bisa segera diperbaiki," kata dia.