Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan DPR, agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman. Menurut mereka, cara Dudung merespons kritik yang disampaikan anggota Komisi I, Effendi Simbolon, tidak tepat.
Dudung terungkap mengarahkan prajurit TNI AD agar melayangkan protes secara terbuka ke politikus PDI Perjuangan itu, dan menuntut permintaan maaf. Mantan Pangkostrad itu emosi lantaran mendengar kritik Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas.
"Koalisi menilai, tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun," ungkap koalisi yang terdiri dari sejumlah LSM, dalam pernyataan tertulis, Jumat (16/9/2022).
Mereka menilai sikap yang ditunjukkan Dudung adalah cerminan dari tentara berpolitik, dan tak menghormati supremasi sipil. "Itu bukan sikap tentara yang profesional," kata koalisi.
Koalisi menilai yang dilakukan Effendi sudah sesuai tupoksi karena sebagai anggota DPR. Dia menjalankan fungsinya sebagai pengawas institusi militer. Maka, pernyataan Effendi merupakan bagian dari otoritasnya sebagai anggota DPR dalam mengawasi TNI.
"Koalisi mendesak DPR dan presiden agar segera mengevaluasi KSAD, karena sikap dan tindakan KSAD merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil yang tidak bisa dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum," ujar mereka.
Apakah sudah ada instruksi dari Panglima TNI terkait perselisihan KSAD Dudung dengan Effendi Simbolon?