Koalisi Masyarakat Sipil Minta Vaksinasi Booster Berbayar Dihapus

Firdaus menambahkan, di tengah kebijakan pemerintah menggulirkan vaksinasi booster berbayar, LaporCovid-19 masih menemukan kesulitan warga mengakses vaksin.

Firdaus melaporkan, per Agustus hingga 13 Desember 2021, tercatat sedikitnya 308 laporan yang menginformasikan terkait kendala warga pada program vaksinasi nasional.

"Laporan tersebut menjelaskan kesulitan warga mendaftar dan minimnya informasi ketersediaan vaksin, sehingga mereka harus melakukan pencarian secara mandiri. Selain itu, laporan juga mengindikasikan buruknya tata kelola pelaksanaan vaksin di lapangan, termasuk dalam proses administrasi pendataan dan pendaftaran program vaksinasi," paparnya.

Firdaus mengungkapkan, setelah satu tahun program vaksinasi nasional berjalan, pemerintah masih kesulitan menjangkau dan memprioritaskan kelompok rentan.

Firdaus menerangkan, kapasitas distribusi dan layanan vaksinasi yang terbatas dan timpang antar perkotaan dan pedesaan juga terjadi. Perbedaan akses di Pulau Jawa dengan non-Jawa ataupun wilayah barat dengan wilayah timur membuat Indonesia kerap hadapi risiko ketimpangan vaksinasi.

"Situasi ini diperparah dengan minimnya transparansi informasi mengenai distribusi dosis vaksin pertama dan kedua," imbuhnya.

Perwakilan CISDI, Amru, mengatakan penyebaran variants of concern membuat pemberian dosis ketiga atau booster dibutuhkan. Namun, pemberian dosis ketiga atau booster harus dilandasi bukti ilmiah terkait penurunan kekebalan dan perlindungan klinis, berkurangnya efektivitas vaksin, dan ditargetkan untuk kelompok populasi yang paling membutuhkan, yakni lansia di atas 65 tahun dan pasien dengan gangguan imunitas.

"Dalam keterbatasan pasokan vaksin dan kapasitas vaccine delivery, kebijakan booster berbayar berisiko memperburuk ketimpangan vaksinasi, dan mengalihkan pasokan dari meratanya dua dosis pertama atau vaksinasi primer," tegasnya.

"Tanpa kecepatan, ketepatan, dan keluasan cakupan dosis 1 dan 2, prospek mitigasi pandemi bisa meleset dan berimplikasi buruk bagi kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan ekonomi," imbuhnya.

Untuk itu, koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 hingga mencapai 70-80 persen secara nasional. Selain itu, juga mendorong pemerintah segera menyiapkan tata kelola vaksinasi COVID-19 jangka panjang berbasis data, komunitas, dan puskesmas, serta inklusi dan akuntabilitas. 

"Koalisi meminta pemerintah tidak membuat bingung warga dengan narasi booster berbayar, dan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan keberpihakan pada warga rentan. Penambahan jalur booster berbayar akan membebani tata kelola vaksinasi yang saat ini sudah sangat terbatas dan masih timpang," imbuhnya.