Koalisi Pejalan Kaki: Depok Tak Ramah Pada Tunanetra

Jika berjalan di atas trotoar atau di stasiun biasanya kita menemui jalur berwarna kuning, baik itu berbentuk balok persegi panjang ataupun berbentuk bundar. Rupanya, jalur berwarna kuning tersebut bukanlah hiasan semata, jalur itu adalah guiding blok atau jalur pemandu untuk membantu penyandang tunanetra berjalan di atas trotoar.
 
Ada dua pola guiding blok yakni, bundar dan balok persegi panjang. Permukaan bundar yang menonjol memiliki arti berhenti. Pola ini kebanyakan diletakan di stasiun dan berada di pinggir peron, dengan begitu para penyandang tuna netra tahu batas mereka harus berhenti.
 
Sementara balok persegi panjang  berarti mengarah ke satu arah, artinya tuna netra bisa mengikuti jalur tersebut. Dengan begitu, penyandang tunnetra tidak akan berbelok-belok tak tentu arah atau menabrak tembok maupun benda lainnya.

Dengan bantuan guiding block, tunanetra bisa berjalan di atas trotoar dengan aman ke fasilitas umum yang akan ditujunya. Namun tidak demikian dengan jalur guiding blok di sepanjang Jalan Margonda Raya, Depok.
 
Di sepanjang jalur yang memiliki guiding blok, justru hanya akan mencelakakan para penyandang disabilitas. Karena saat IDN Times menelusuri trotoar yang terdapat jalur guiding blok, tak sedikit jalur guiding blok yang justru mengarah ke gorong-gorong galian kabel, bahkan membentur tiang listrik yang ada di jalan tersebut!
 
Bisa dibayangkan jika penyandang tunanetra tidak mendapatkan pendampingan saat berjalan di atas trotoar. Bisa saja berjalan di pinggir jalan raya, namun risikonya yakni terserempet oleh kendaraan yang melintas.

Alfred mengatakan, trotor harusnya memiliki lebar dua meter, karena kalau hanya satu meter kita bisa lihat bagaimana utilitas-utilitas seperti tiang, pot tanaman, tempat sampah, menyatu dengan guiding blok.

Selain itu Alfred juga berpendapat bahwa bukan hanya trotoar yang tidak manusiawi, tapi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) juga tidak manusiawi.
 
“Trotoar dan JPO yang ada di depok itu tidak manusiawi, sangat tidak manusiawi. Karena JPO itu harusnya bisa diakses oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, selain itu harus bisa diakses oleh ibu hamil atau lansia,” tegas Alfred.
 
Alfred tidak menyalahkan jika ada warga atau pejalan kaki yang terperosok ke gorong-gorong galian kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Karena menurutnya, dasar gugatan yang bisa disampaikan masyarakat yang menjadi korban bisa dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang lalu lintas jalan yang memuat tentang hak pejalan kaki.
 
"Kalau ada korban laporkan saja, membahayakan nyawa orang lain bisa gugatan pidana, karena merupakan hak pejalan kaki," ucap Alfred.

Saat dikonfirmasi oleh IDN Times ke pihak terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Depok, Kepala Dinas PUPR Depok, Manto enggan menjawab.

Alfred dan anggota koalisi pejalan kaki akan melakukan aksi dengan tema bertamasya sepanjang trotoar Margonda.
 
“Kami akan melakukan tamasya trotoar Depok, dari mulai depan Balai Kota sampai Jalan Dewi Sartika di hari Jumat jam tiga sore. Untuk masa kami gak banyak, paling koalisi pejalan kaki aja yang berjumlah sepuluh orang, tapi bisa lebih karena kami juga mengajak masyarakat,” tutup Alfred.