Koalisi Prabowo Tolak DPT, Begini Tanggapan PDIP
Jakarta, IDN Times - Koalisi partai pendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebelumnya telah merilis jumlah DPT sebanyak 185 juta lebih.
Koalisi Prabowo-Sandiaga menolak penetepan DPT karena mereka menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di Daftar Pemilih Sementara (DPS).
"Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT Pileg dan Pilpres, yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu 5 September 2018,” kata Sekjen PKS Mustafa Kamal, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (4/9).
Lalu, bagaimana tanggapan PDIP terkait penolakan DPT dari kubu lawan tersebut?
1. Setiap kubu harus kerja sama mencermati DPT
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan demi meningkatkan kualitas demokrasi, perbaikan DPT harus dilakukan. Setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional.
"Jadi terkait DPT kita bekerja sama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma'ruf, mari kita berkerja sama mendorong KPU, agar DPT melindungi hak konstitusional warga negaranya," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).