Koalisi Sipil Desak Jokowi Minta Maaf soal Tragedi Kanjuruhan

Koalisi juga meminta Presiden Jokowi membuat Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menemukan sebab terjadinya tragedi di Kanjuruhan ini.

Tim diharapkan melibatkan lembaga negara independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sementara, Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa harus memeriksa semua anggota yang bertugas dilapangan secara etik, disiplin dan pidana.

"Penyelenggara pertandingan sepakbola tidak lagi melibatkan aparat Kepolisian dan TNI serta berhenti menerapkan pendekatan Keamanan Dalam Negeri di dalam stadion, melainkan pengamanan ketertiban umum (stewards atau civil guards)," katanya.

Koalisi juga mengecam sekaligus mengutuk keras kelalaian Panitia dan Operator Liga yang tidak menerapkan mitigasi risiko dengan baik dan benar, sehingga kapasitas stadion yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 38 ribu orang membeludak hingga mencapai sekitar 42 ribu orang.

Jumlah massa yang lebih dari kapasitas ini diduga membuat penonton berdesak-desakan, himpit-himpitan dan alami gangguan pernapasan.

"Pertanggungjawaban panitia dan operator liga harus dimintai baik dalam kerangka kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan ganti rugi serta rehabilitasi kepada korban," katanya.

Kelalaian panitia dan operator liga, kata Koalisi, diperburuk dengan tindakan pengamanan yang tidak proporsional dan bahkan cenderung berlebihan atau excessive use of force oleh polisi yang bertugas di lapangan.

"Dalam video yang beredar di Media Sosial terlihat bahwa terdapat penggunaan Gas Air Mata yang dilarang dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations, selain penggunaan Gas Air Mata juga terdapat kekerasan terhadap para korban. Dalam video yang beredar kekerasan tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian tetapi juga dilakukan oleh Anggota TNI," ujar Koalisi.