Sempat Sebut Izin Meikarta Tak Bermasalah, Ini Kata Luhut Usai OTT KPK

17 Okt 2018, 09:40 WIB

Dok. IDN Times/Forum Merdeka Barat 9

Jakarta, IDN Times - Pada tahun 2017 lalu, Menteri Koordinator bidang kemaritiman, Luhut Panjaitan berkunjung ke proyek pembangunan kawasan kota baru Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Didampingi CEO Lippo Group, James Riady, ia meninjau ke beberapa titik, termasuk area salesman yang akan menemui calon pembeli properti di sana.

Saat itu, Luhut menegaskan tidak ada masalah berarti dalam pengerjaan proyek Meikarta. Padahal, sebelumnya, sempat muncul beberapa isu terkait proyek yang memiliki anggaran lebih dari Rp 250 triliun itu. Mulai dari gaji pekerja yang tidak dibayar hingga permasalahan izin.

"Saya tadi secara cepat menindak atas Meikarta ini dan tadi tanya ke Pak James mengenai semua masalah perizinan, kepemilikan tanah dan sebagainya. Itu semua hampir-hampir tidak ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan," ujar Luhut pada 29 Oktober 2017.

Namun, satu tahun kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru melakukan operasi senyap terkait pengurusan izin kota terpadu Meikarta. Tidak tanggung-tanggung, uang suap diduga kuat diberikan oleh pengembang Meikarta ke Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Nominal suap yang dijanjikan mencapai Rp13 miliar.

Lalu, apa komentar Luhut sekarang?

1. Luhut menyayangkan proyek Meikarta melibatkan praktik suap

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Ditemui oleh media di kantornya, Luhut menyayangkan mengapa proyek kawasan kota terpadu Meikarta justru melibatkan praktik suap.

"Kalau memang ada masalah hukum ya hukum berlaku. Tapi ini memang ya, kita sayangkan kok jadi sampai begitu," ujar Luhut pada Selasa (16/10) di kantor Kemenko Kemaritiman.

Ia pun berharap walaupun proses hukum terus berjalan tidak berpengaruh terhadap pembangunan proyek itu.

"Ya, saya kira biarin saja proses hukum berjalan. Tapi proyek is proyek itu kan bagus. Bahwa ada masalah teknis seperti di dalam, biar diselesaikan secara hukum aja ya," tutur dia.

2. Luhut akui tidak mengetahui mengenai semua perizinan di Meikarta

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Sementara, ketika ditemui di Istana Negara, Luhut mengaku tidak mengetahui mengenai semua perizinan yang sudah dikantongi oleh Meikarta. Tahun lalu, ia percaya saja terhadap apa yang disampaikan oleh CEO Lippo Group, James Riady.

"Kan banyak izin di sana yang saya tidak tahu. Pas saya tanya (tahun lalu), tidak ada masalah izin tadi," ujar mantan Kepala Staf Kepresidenan seperti dikutip Antara pada Selasa (16/10).

Luhut pun mengaku tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum kasus suap Meikarta di KPK.

"Ya, gak apa-apa. Kalau kasus KPK, itu kan urusan mereka, urusan hukum. Tapi, kalau menyangkut investasi, kita harus urus," tutur dia lagi.

3. Menteri PUPR sampai dihubungi oleh Presiden Jokowi

Kementerian PUPR

Di tempat yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengakui area kerjanya memang rawan dengan perbuatan korupsi. Terkait kasus suap Meikarta, Basuki menyebut sampai dihubungi secara langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, peristiwa korupsi hampir melibatkan dinas PUPR.

"Kejadian-kejadian itu hampir semuanya melibatkan Dinas PUPR kan ya? Kalau ada yang namanya PUPR, Presiden pasti telepon saya. Padahal kan (peristiwa) itu bisa saja terjadi di provinsi atau di kabupaten/kota. Bukan ada hubungannya di kementerian. Istri saya saja menelepon, padahal kalau dinas itu adanya di bawah bupati, di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Jadi, namanya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bukan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," tutur dia seperti dikutip Antara.