Kominfo Blokir Situs Tak Daftar PSE, LBH Jakarta: Itu Otoriter

LBH Jakarta menilai pemblokiran situs dan aplikasi tersebut berdampak serius terhadap HAM, yakni hak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi.

LBH Jakarta juga mengatakan, hal ini dapat melanggar hak-hak lainnya seperti mata pencaharian atau dampak ekonomi dalam kaitan hak atas penghidupan yang layak atau hak atas pekerjaan, hak untuk bahagia, hak mengembangkan diri, dan hak lainnya bagi pengguna situs internet dan aplikasi, mengingat sifat HAM adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung, dan saling terkait satu dengan yang lainnya (universal, indivisible, interdependent and interrelated).

LBH Jakarta menilai, pembatasan sistem internet dan aplikasi harus memenuhi syarat, setidaknya berdasarkan ditetapkan oleh undang-undang, dilakukan dalam masyarakat yang demokratis, ketertiban umum (public order), kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, hak dan kebebasan orang lain, atau hak dan reputasi orang lain, ada tujuan yang sah (legitimate aim).

Kemudian harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional (necessary) dan kesemuanya syarat pembatasan tersebut harus dibuktikan melalui forum yang transparan, keadilan dan perlakuan yang setara di Pengadilan karena beban justifikasi atau pembuktian pembatasan bertumpu pada negara.

Oleh karenanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat disebut oleh LBH Jakarta tidak memiliki legitimasi yang sesuai dengan Standar dan mekanisme pembatasan HAM untuk melakukan pemblokiran situs internet dan aplikasi.