Komisi I DPR Sepakat Bentuk Panja Netralitas TNI, Dipimpin Utut PDIP

13 Nov 2023, 19:30 WIB

Ketua Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid di DPR, Senayan pada Senin, 13 November 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, panitia kerja (panja) netralitas TNI sudah resmi dibentuk pada 8 November 2023 lalu. Panja tersebut dibentuk untuk mengawasi kinerja TNI menjelang Pemilu 2024. Sebab, muncul keraguan TNI bakal bersikap netral lantaran sebentar lagi akan dipimpin oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Sudah dibentuk (panja netralitas) melalui rapat internal pada 8 November. Kami juga sudah menetapkan ketuanya. Yang akan memimpin adalah Pak Utut (dari Fraksi PDI Perjuangan). Beliau berkenan memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga angota Komisi I DPR," ujar Meutya di Komisi I DPR, Senin (13/11/2023).

Lebih lanjut Meutya menyebut, Jenderal Agus pun sepakat dibentuknya panja pengawasan netralitas TNI. Namun, politisi perempuan dari Partai Golkar itu menggarisbawahi panja semacam ini tidak hanya berlaku bagi TNI.

"Hal semacam ini pun juga berlaku bagi semua mitra di Komisi I DPR. Tapi, karena untuk TNI banyak media yang mengangkat isu ini, jadi kami buatkan khusus," tutur dia.

Pembentukan panja netralitas TNI awalnya diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, ketika rapat bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada 7 November 2023. Ketika itu rapat membahas mengenai pengamanan Pemilu 2024.

1. Utut Adianto sempat bertanya kepada Panglima Yudo apakah tetap patuh meski diberi perintah melawan hukum

Utut Adianto (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Sebelumnya, di dalam rapat bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Utut sempat melontarkan pertanyaan menohok. Utut bertanya kepada Yudo apakah akan tetap patuh terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo seandainya diberikan instruksi yang melawan hukum.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A. Sanggup gak bapak menolak kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disurati (Presiden ke DPR) bakal jadi (Panglima TNI selanjutnya). Menurut yang saya dengar, bakal jadi panglima," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu menuding bahwa Jokowi bakal bersikap tidak netral lantaran putra sulungnya ikut bertarung di Pemilu 2024. Diduga Jokowi bakal menggunakan berbagai upaya untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka.

Tetapi, Yudo mengaku ragu Presiden memberikan instruksi yang melanggar aturan hukum. "Ya gak mungkin lah Pak Presiden memerintahkan melanggar hukum, kan gak mungkin," tutur dia lagi.

Justru ia mengaku heran bila ada Presiden yang memberikan perintah yang melanggar hukum.

2. KSAD Agus menjalankan tugas dengan berpegang kepada sumpah prajurit

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Agus Subiyanto di kediaman pribadi di Cilangkap. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, Agus Subiyanto mengatakan, publik tidak perlu khawatir bahwa prajurit TNI AD akan memihak kepada paslon tertentu di Pemilu 2024. Netralitas TNI termasuk prajurit TNI AD akan tetap terjaga.

Ia pun mengaku dalam bertugas bakal memegang teguh sapta marga dan sumpah prajurit. Itu yang dijadikan rujukan dalam bertugas.

"Ya, kita kan punya sapta marga dan sumpah prajurit. Kita ikuti aja itu, termasuk patuh pada atasan. Tetapi, kami juga harus setia kepada NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Jadi, pegangan saya sapta marga, sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI," ujar Agus ketika menjawab pertanyaan dari IDN Times di kediaman pribadinya di daerah Cilangkap, Jakarta Timur.

3. Variabel kemenangan di pemilu tidak semata-mata ditentukan adanya pengerahan aparat keamanan

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, menurut peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, belum tentu adanya pengerahan aparat keamanan untuk pemasangan baliho serta merta menjamin kemenangan bagi paslon tertentu. Di sisi lain, Fahmi pun sepakat terhadap pembentukan panja netralitas TNI.

"Wajar bila DPR buat panja segala macam. Kan itu bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Yang harus diluruskan adalah niatnya. Fungsi DPR tidak digunakan untuk menekan-nekan lagi Panglima terpilih. Supaya tujuannya kami duga agar tidak semua (beri dukungan) ke paslon tertentu," ujar Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Minggu malam kemarin.

Ia menggarisbawahi panja itu jangan kemudian dimanfaatkan untuk berebut pengaruh militer. Menurutnya, soal netralitas jelang Pemilu 2024 tidak hanya diwanti-wanti kepada personel TNI melainkan semua aparat negara.

"Ya, Polri, intelijen, hingga ASN. Karena soal netralitas lebih sering dilanggar oleh aparatur negara yang lain. Misalnya yang bekerja di level Pemda, termasuk aparatur penegak hukum. Mereka lebih bisa dipengaruhi karena mereka punya instrumen untuk membuat dinamika kontestasi," tutur dia.