Komisi I Persoalkan Alutsista Rp1.760 Triliun yang Berasal dari Utang

04 Jun 2021, 11:49 WIB

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dalam rapat Komisi I DPR RI pada 27 Januari 2020. (www.dpr.go.id)

Jakarta, IDN Times - Anggota komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mempertanyakan soal regulasi dan sumber pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan dilakukan Kementerian Pertahanan.

Berdasarkan rancangan Peraturan Presiden yang beredar, nominal anggaran yang disiapkan untuk memborong alutsista mencapai US$124 miliar atau setara Rp1.760 triliun. Di dalam rancangan Perpres disebut dana itu akan diperoleh dengan cara pinjaman luar negeri alias berutang.

Anggaran dengan nominal fantastis akan dihabiskan dalam kurun waktu tiga tahun atau hingga 2024. Effendi mempertanyakan apakah untuk pembelian alutsista, perpres sudah dinilai cukup untuk dijadikan dasar hukum.

"Apakah perpres saja kuat sebagai dasar hukum keputusan politik yang syarat dengan hal-hal kompleks di mana intinya adalah negara melalukan pinjaman luar negeri selama kurun waktu 28 tahun," kata Effendi yang dikutip dari situs resmi DPR pada Jumat (4/6/2021).

Ia mengaku setuju bila alutsista harus dimodernisasi. Tetapi, ia mempertanyakan sumber pendanaan belanja alutsista itu. Ia menilai tidak bijak negara berutang dalam jumlah besar di saat kondisi masih pandemik.

"Ini kan kita mau ngutang, karena sebesar apapun itu adalah pinjaman luar negeri yang dibebankan ke rakyat kita hingga 25 tahun mendatang," ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, kebutuhan riil yang dipaparkan di dalam rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu, 2 Juni 2021 tidak cukup besar. "Tetapi, kami hanya mengingatkan asas kehati-hatian, lebih prudent, dan jangan sampai mangkrak di pemerintahan ke depan," tutur dia lagi.

Apa kata Prabowo soal rencananya yang akan memborong alutsista dengan nominal jumbo tersebut?

1. Prabowo sebut alutsista Indonesia mayoritas sudah tua, mendesak diganti

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menghadiri rapat di DPR pada 2019 lalu (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Sementara, Menhan Prabowo akhirnya memberikan komentar mengenai rencana memborong alutsista hingga tiga tahun ke depan. Ia tidak mengonfirmasi anggaran yang sedang diajukan untuk memborong alutsista mencapai Rp1.760 triliun. Ia hanya menyebut pengadaan alutsista bagi Indonesia mendesak untuk dilakukan.

"Sebagaimana diketahui banyak alutsista kita sudah tua. Sudah saatnya mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kami siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," kata Prabowo usai menggelar rapat selama tujuh jam di DPR pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu.

Ia mengatakan terkait nominal anggaran masih digodok oleh Kemenhan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

2. Peneliti militer nilai rakyat pasti dibebani dengan utang baru senilai Rp1.760 triliun

Peneliti di bidang militer dan keamanan dari Imparsial, Al Araf (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Sementara, peneliti dari lembaga Imparsial, Al Araf mengaku bingung dengan pernyataan juru bicara Kemhan yang menyebut pembelian alutsista senilai Rp1.760 triliun dengan berutang tidak akan membebani APBN. "Memang yang akan membayar utang itu siapa? Negara juga, rakyat melalui anggaran. Jadi, di mana letak tidak membebani, ya pasti membebani," ungkap Al Araf ketika dihubungi oleh IDN Times pada Kamis, 3 Juni 2021.

Menurut Al, memborong alutsista dengan nominal fantastis di tengah situasi pandemik COVID-19 tidak bijak. Apalagi berdasarkan data dari buku postur pertahanan milik Kemhan, kondisi di kawasan ASEAN pada menengah ke depan masih relatif damai. Konsekuensinya Indonesia bisa membangun pertahanannya secara bertahap.

"Kecuali dalam dua tahun ke depan ada bacaan misalnya Malaysia atau Australia akan menyerang Indonesia sehingga Indonesia membutuhkan kesiapan untuk perang, ya itu bisa saja anggaran yang semula untuk jangka panjang lalu dipadatkan," katanya lagi.

Sedangkan, menurut Al Araf, Indonesia justru sedang menjalani kerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN sehingga bisa menghindari perang di area regional. "Selain itu, Indonesia kan selalu mengedepankan diplomasi dalam menghadapi konflik," ujarnya.

3. Publik menduga rencana memborong alutsista dengan anggaran fantastis ada kaitannya dengan kontestasi 2024

ilustrasi alutsista (kapal perang). (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Al Araf, menjadi wajar bila kemudian publik mencurigai rencana proyek pengadaan alutsista dikaitkan dengan kontestasi pada 2024 mendatang. Sebab, kata Al Araf, Kemhan gagal untuk menjelaskan hal itu ke publik.

Di sisi lain, proses pembahasan mengenai pembelian alutsista dinilai minim transparansi. Hal tersebut terlihat dari rapat-rapat di DPR yang malah dilakukan secara tertutup.

"Seharusnya pemerintah tidak merahasiakan, sebab anggaran (untuk membeli) kan berasal dari duit dan pajak rakyat. Sampaikan saja perlu membeli alutsista sekian dengan anggaran sekian, sehingga publik mampu untuk menilai," katanya.

Justru, tutur Al Araf dengan Kemhan menutup-nutupi pembahasan anggaran itu menguatkan dugaan ada masalah dalam rancangan Perpres tersebut. Al Araf menilai seharusnya pengeluaran hingga mencapai Rp1.760 triliun seharusnya dihindari karena kondisi pandemik belum diketahui akan berjalan hingga kapan.