Komisi II DPR: Kepala Daerah Dipilih DPRD Demokratis dan Konstitusional

Kendati demikian, dia tidak setuju dengan gagasan PKB yang mengusulkan agar gubernur ditunjuk presiden karena dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Menurut dia, mekanisme seperti ini tidak dapat dilaksanakan karena penunjukan sifatnya tidak demokratis. Ia menilai, formula yang tepat presiden mengajukan satu hingga tiga nama ke DPRD provinsi, yang dilanjutkan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Setelah itu, DPRD memilih salah satu nama untuk menjadi gubernur atas usulan dari presiden.

"Ini konsekuensi juga dari sistem presidensial yang kita anut pada satu pihak dan menempatkan presiden sebagai pemimpin kekuasaan tertinggi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, di pihak yang lain," kata Rifqinizamy.

Lebih jauh, Rifqi memastikan, Komisi II DPR siap menjalankan revisi UU Pilkada dengan berbagai mekanisme, menyusul berbagai usulan yang berkembang akhir-akhir ini, termasuk kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Ia menjelaskan, UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan dua rezim aturan yang berbeda. Hanya ada dua jenis pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif.

Oleh karena itu, Komisi II DPR siap melakukan pembahasan revisi UU Pemilu melalui mekanisme kodifikasi hukum kepemiluan.

"Bisa jadi nanti dijadikan satu antara revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 Tahun 2017, dengan revisi undang-undang lain termasuk Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang kita butuhkan untuk melakukan penataan pemilu dan pemilihan ke depan di Indonesia," kata Legislator Partai NasDem tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menilai gagasan kepala daerah dipilih DPRD tidak masuk akal, apalagi alasan yang disampaikan hanya karena ongkos politik yang mahal. 

Menurut dia, mahalnya ongkos politik yang dijadikan peluru untuk menggulirkan pilkada tidak langsung hanya alasan yang kurang mendasar.

“Soal biaya pilkada dan praktel politik uang di masyarakat, menurut saya alasan-alasan itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic,” kata Deddy, Rabu (31/12/2025).

Ia mengingatkan, pilkada langsung adalah amanat reformasi yang tidak bisa asal diubah. Pilkada langsung telah banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin hebat di tingkat nasional.

“Apakah semua itu mau diabaikan dengan pemilihan kepala daerah disetir oleh para oligarki,” kata dia.

Ia meyakini, usulan pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD akan menimbulkan penolakan rakyat, seperti layaknya usulan revisi UU Pilkada yang sempat menuai demo besar.

“Saya yakin bahwa gagasan ini akan ditolak oleh rakyat Indonesia, sebagaimana rencana revisi UU Pilkada yang  begitu massif penolakannya dengan gerakan darurat garuda biru kemarin,” kata dia.