Komisi II Minta Maaf Bila Uji Kelayakan Ketua Ombudsman Ada Kesalahan

Lebih lanjut, Arse menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat Kepala Ombudsman RI ini ke pihak berwajib. Menurut dia, semua prosedur usai penetapan tersangka oleh Kejagung harus diikuti sesuai aturan yang berlaku.

"Yang kedua, kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Kalau memang terkait dengan hukum, tentu kita harus ikuti dan kita serahkan sepenuhnya kepada prosedur, mekanisme, dan aturan hukum yang berlaku di negara kita," kata Legislator Golkar itu.

Arse menyinggung proses fit and proper test untuk memilih komisioner Ombudsman RI di Komisi II DPR RI periode 2026-2031 awal tahun ini. Ia mengklaim, Komisi II DPR sama sekali tak mengatahui kasus yang menjerat Hery Susanto di permalasahan nikel.

"Karena terus terang kami tidak tahu persis masalah itu dan ketika fit and proper test dilakukan, kami juga percaya sepenuhnya dengan apa yang dihasilkan oleh timsel," kata dia.

Arse mengklaim, tim seleksi (timsel) bekerja dengan transparan dan objektif untuk menjaring para kandidat komisioner Ombudsman RI. Ia menilai, 18 nama yang diserahkan ke DPR merupakan pilihan terbaik dari Ombudsman.

Setelah itu, Komisi II DPR RI memilih sembilan di antaranya sebagai anggota hingga pimpinan di sana. Ia mengklaim, daftar nama yang disetujui DPR RI saat itu pilihan terbaik dari usulan yang diberikan.

"Tentu timsel juga sudah sangat bekerja dengan baik saat itu, transparan dan objektif sehingga ketika menghasilkan 18 nama yang dibawa ke DPR, ya kami berasumsi bahwa itulah yang terbaik," ujar Arse.

Arse mengatakan, mekanisme pengganti Hery Susanto sesuai undang-undang akan ditentukan di internal Ombudsman RI. Namun, Arse menilai pergantian ketua definitif tak perlu tergesa-gesa.

"Ya nanti kita lihat ya, kita nggak perlu apa namanya tergesa-gesa gitu. Kalau menurut undang-undang yang ada sih itu diserahkan ke Ombudsman sendiri ya," kata dia.

"Pada saat awal ketika mereka mau dipilih dan mau menentukan ketua-wakil ketua memang Komisi II, tapi seingat saya ketika sudah berjalan itu ada mekanisme sendiri yang diatur undang-undang dan itu diserahkan kepada internal Ombudsman," sambung dia.

Kejagung menangkap Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, hanya 6 hari setelah ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Penangkapan dilakukan pada Kamis (16/4/2026).

Saat digiring keluar dari Gedung Jampidsus, Hery terlihat mengenakan kaos berlogo PLN dan rompi tahanan Kejaksaan, dalam kondisi tangan diborgol. Ia dibawa ke mobil tahanan sekitar pukul 11.19 WIB pada Kamis (16/4/2026). Penahanan ini menjadi sorotan karena terjadi tidak lama setelah pengangkatannya sebagai Ketua Ombudsman.

Hery ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, kasus bermula dari permasalahan perusahaan PT TSHI terkait laporan hasil pemeriksaan PNBP atau denda oleh Kementerian Kehutanan. Perusahaan tersebut kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman.

Hery diduga menerbitkan surat rekomendasi khusus yang membatalkan kebijakan Kementerian Kehutanan, sehingga PT TSHI dapat menghitung sendiri kewajiban pembayaran mereka. Sebagai imbalan, Hery menerima uang sekitar Rp1,5 miliar dari direktur perusahaan tersebut. Atas perbuatannya, ia dijerat sejumlah pasal terkait suap dan gratifikasi, dan langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.