Komisi III Bentuk Panja Refromasi Polri hingga Kejaksaan Pekan Depan

Habiburrokhman mengatakan, seseorang yang bertindak sebagai oknum akan selalu ada di setiap lembaga penegak hukum. Karena itu, perlu dicari solusi terbaik agar penegak hukum di Indonesia berkualitas sehingga menghasilkan sistem peradilan yang berkeadilan.

Ia mengatakan, Komisi III DPR RI akan memanggil ketiga penegak hukum tersebut pada Selasa (18/11/2025). Pada kesempatan itu, pihaknya akan langsung mengesahkan panja reformasi Polri, kejaksaan, dan pengadilan.

"Rencananya Minggu depan hari Selasa akan memanggil pimpinan 3 institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja," kata Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri. Adapun, pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Komisi Reformasi Polri diketuai Profesor Jimly Asshiddiqie. Kemudian ada Eks Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD, Eks Kapolri Jenderal (Purn) Idham Aziz, dan Eks Wakapolri Komjen (Purn) Ahmad Dofiri.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Wamenko Kuhmam Imipas Otto Hasibuan; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; hingga Eks Wakapolri Komjen Purnawirawan Badrodin Haiti.

Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian selama dua bulan, dan diharapkan melahirkan rekomendasi yang berkenaan dengan kebijakan di Kepolisian.

"Nanti tim akan mengkajinya sehingga selama dua bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru, dalam rangka reformasi kepolisian ini,"' katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Jimly mengatakan, Tim Percepatan Reformasi Polri akan menghasilkan dua rekomendasi. Kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, rekomendasinya akan diampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Maka hasil dari komisi ini ada dua, satu rekomendasi ke presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah, mungkin yang internal bisa juga gak diumumkan," kata dia.