Komisi III: Kalau Ada Capim KPK Bermasalah, yang Dikritik Presidennya

Desmon mengingatkan Jokowi merupakan pihak yang memberikan amanah kepada pansel untuk menjaring calon ketua KPK terbaik. Sehingga, apabila mantan Gubernur DKI Jakarta itu menemukan ada yang tidak beres dari capim tersebut, maka Jokowi bisa saja menunda untuk menyerahkan ke anggota Komisi III. 

"Atau bahkan, bisa saja membatalkan dan memulai lagi dari awal," kata politikus dari Partai Gerindra itu di kompleks parlemen pada hari ini. 

Sekali lagi ia menggaris bawahi Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga, apabila hasil capim yang dihasilkan oleh pansel bermalah, maka itu cerminan pula kualitas pimpinan institusi antirasuah yang diinginkan oleh Presiden. 

"Pertanyaannya sekarang, siapa yang bikin pansel? Kadang-kadang orang gak paham bahwa pansel itu bentukan Pak Jokowi lalu menyerang pansel dan bertanya mengapa Hendardi yang dipilih dan seterusnya," tutur dia. 

Desmon juga mengingatkan Jokowi selaku presiden bisa saja tidak melantik lima capim KPK yang lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Hal serupa sudah pernah terjadi dalam kasus Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

Pada 2015 lalu, Budi sudah dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Namun, ia justru dinyatakan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Budi diduga kuat memiliki rekening gendut. Alhasil, Jokowi tak jadi melantiknya. 

"DPR kan memang bisa memproses, sama seperti pengalaman BG (Budi Gunawan). Tapi, kalau Presidennya tidak mau melantik, ya mau bagaimana lagi," kata dia. 

Pansel capim KPK akhirnya langsung mengumumkan 10 nama capim ke publik. Mereka mengklaim langkah untuk mengumumkan 10 nama tersebut sudah mendapat restu dari Jokowi. Padahal, di dalam daftar capim yang akan diserahkan ke DPR masih ada yang memiliki rekam jejak kelam. 

Tetapi, menurut Yenti, 10 nama yang diumumkan diklaim sudah final dan tak akan dikoreksi lagi oleh Jokowi.

"Kita ini kan kepanjangan tangan Presiden jadi ya ini hasilnya, tidak ada istilah mengoreksi (capim yang sudah diumumkan)," kata dia lagi. 

Namun, tidak tertutup kemungkinan Jokowi menyerahkan 10 nama yang berbeda ke anggota Komisi III DPR. Jokowi masih memiliki waktu sebelum menyerahkan nama tersebut ke DPR.

Berikut daftar 10 nama capim KPK yang diumumkan oleh pansel:

1. Alexander Marwata (Komisioner aktif KPK)
2. Firli Bahuri (Polri) 
3. I Nyoman Wara (BPK)
4. Johanis Tanak (Jaksa)
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)
6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)
7. Nawawi Pomolango (Hakim)
8. Nurul Ghufron (Dosen)
9. Roby Arya (PNS Kementerian Sekretariat Kabinet)
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)  

Dari daftar itu, tidak ada nama Wakabareskrim Irjen (Pol) Antam Novambar yang juga memiliki rekam jejak kelam. Kendati sudah menerima 10 nama capim, belum diketahui kapan Jokowi akan menyerahkan 10 nama capim tersebut ke komisi III DPR.