Komisi IX Desak BPOM Segera Beri Izin Uji Klinis II Vaksin Nusantara

Melki mewanti-wanti agar komisi IX membuat keputusan terkait hasil uji klinis tahap I Vaksin Nusantara sesuai dengan akal sehat. Tujuannya, agar tim peneliti di RSUP dr. Kariadi bisa melanjutkan penelitian ke tahap II. 

"BPOM tidak bisa mengambil keputusan karena merasa suka atau tidak, karena dia lembaga yang berada di bawah presiden," kata anggota parlemen dari fraksi Partai Golkar itu. 

Ia pun membantah bila koleganya di komisi IX coba menekan BPOM supaya memberikan izin uji klinis tahap II untuk penelitian Vaksin Nusantara. "Jangan dibalik (persepsi yang ada). Kami sudah cek, bahwa mayoritas orang mendukung demi kepentingan merah putih," katanya. 

Melki pun mengaku terkejut karena semua anggota di komisi IX tiba-tiba terlihat kompak mendukung kelanjutan penelitian Vaksin Nusantara. Ia menilai BPOM justru terkesan mempersulit pengembangan vaksin yang diproduksi di dalam negeri. 

"Jadi, meski BPOM Indonesia, tapi kok gak ada merah putih di dada Bu Penny dan kawan-kawan. Kalau memang memikirkan merah putih, harusnya mencari cara agar bisa memperbaiki (penelitian), ini malah terkesan ingin menghentikan (Vaksin Nusantara)," tutur dia lagi. 

Sementara, dalam raker dengan komisi IX, Kepala BPOM Penny K. Lukita sudah merasa ditekan dan tak diberi ruang agar bisa menilai uji klinis Vaksin Nusantara secara independen. Bahkan, ketika berdiskusi sebelum sepakat kesimpulan rapat, sempat terdengar suara Penny di mikrofon yang bertanya kepada koleganya, apakah ini bentuk tekanan kepada BPOM. 

"Kalimat ini sudah termasuk tekanan kan?" tanya Penny kepada kolega yang duduk di belakangnya. 

Ia mengaku keberatan bila diminta harus segera memberi izin uji klinis tahap II Vaksin Nusantara. Sebab, BPOM ingin berdiskusi dengan tim peneliti dan mengklarifikasi beberapa catatan soal VakNus. Rencananya akan digelar pertemuan antara BPOM dengan tim peneliti pada 16 Maret 2021. 

"Kami harus betul-betul memastikan uji klinis benar-benar sesuai prosedur. Jadi, harus memenuhi kaidah good laboratory practice, good manufacturing practice, dan good clinical practice dari produk itu sendiri," ujarnya. 

Ia juga menegaskan, BPOM menjamin akan transparan dan tak memiliki kepentingan apapun dalam penelitian uji klinis vaksin atau obat. Dalam melakukan penilaian, katanya, BPOM tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh berbagai ahli termasuk komite penilaian obat di organisasi itu. 

"Oleh sebab itu, kami juga mohon bisa diberikan ruang agar BPOM bisa independen untuk memberikan penilaian," tuturnya lagi. 

Menurut Melki, hingga saat ini ia dan rekan-rekannya di komisi IX belum menerima suntikan vaksinasi CoronaVac buatan Tiongkok. Padahal, DPR sudah mulai vaksinasi sejak 26 Februari 2021 lalu. Pada praktiknya yang divaksinasi tidak hanya anggota DPR, tetapi juga keluarganya. 

"Saya gak pernah pakai vaksin-vaksin lain. Saya nunggu Vaksin Nusantara (diproduksi)," ujarnya mengklaim. 

"Saya hitung-hitung belum ada tuh sampai separuh anggota DPR yang sudah terima vaksin COVID-19. Sebagian besar menunggu Vaksin Nusantara," tutur dia lagi. 

Ia mengakui Vaksin Nusantara masih lama hingga ke tahap produksi. Tetapi, menurutnya vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk mencegah agar tidak terpapar COVID-19. 

"Kan cara yang ampuh itu disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kan banyak juga yang sudah terima vaksin, tapi tetap terpapar bahkan meninggal dunia," ungkapnya.