Komisi IX: Pemerintah Cepat Tarik Rem Darurat Agar RI Tak Mirip India

Menurut Charles, kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro sudah tak lagi efektif. Ia mengusulkan harus ada pembatasan yang lebih tegas yang mengatur pergerakan manusia di tingkat nasional. 

"Peningkatan BOR (Bed Occupancy Rate) dan peningkatan penularan terjadi bukan saja terjadi di satu atau dua kabupaten di satu provinsi saja, tetapi sudah merata di seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa kota juga sudah mengerikan angka BOR-nya," kata Charles. 

Ia memberikan contoh di Kota Semarang, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit sudah mencapai 90 persen. Angka yang tidak berbeda jauh juga terlihat di Bandung. 

"Jadi, kalau kita kebetulan tinggal di sana dan sakit, maka hampir dipastikan, kita tidak akan memperoleh perawatan yang memadai," tutur dia. 

"Ini situasi yang sudah sangat mengerikan, menurut saya," ujarnya lagi. 

Charles pun memperkirakan kondisi kenaikan kasus COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 jauh lebih parah dibandingkan di awal 2021. Salah satu penyebabnya, mutasi baru COVID-19 sudah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, varian corona B.1.617.2 atau Delta yang muncul di India sudah ditemukan di Kudus. Jumlahnya sejauh ini mencapai 28 kasus. 

"Faktor kedua, mengapa kasus kembali naik karena kebijakan pembatasan pergerakannya gak jelas. Kondisi di Jakarta saja, kalau diperhatikan masyarakat sudah merasa seolah-olah pandemik sudah tak ada lagi," katanya. 

Sementara, meski kebijakan PPKM mikro dianggap tidak efektif, ternyata oleh pemerintah aturan tersebut kembali diperpanjang. Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan tersebut diambil lantaran melihat tren kasus COVID-19 yang kembali melonjak. 

"PPKM mikro akan diperpanjang untuk tanggal 15 hingga 28 Juni 2021 dan di dalam pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat harus mempertimbangkan zonasi risiko wilayah di daerah masing-masing," kata Airlangga yang dikutip dari kantor berita ANTARA pada Minggu kemarin. 

Pemerintah, kata Airlangga, juga akan mempercepat pelaksanaan Genome-Sequencing untuk melacak Genome (rangkaian DNA/RNA). Terutama yang terkait dengan potensi penularan virus corona varian baru.

Pemerintah juga akan mendorong percepatan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 di klaster kesehatan, terutama yang terkait dengan program diagnostik (testing dan tracing) yang anggarannya ada di pemda masing-masing.

Di sisi lain, Charles justru khawatir bila pemerintah pusat tidak segera menarik rem darurat, maka lonjakan penularan semakin tak terkendali. Ia khawatir kondisi yang menimpa India bisa terjadi di Indonesia. 

"Kondisi kita sekarang tengah berkejar-kejaran antara vaksinasi dan laju penularan (COVID-19). Saya berharap semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi dalam vaksinasi agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemik dan masa-masa sulit ini," tutur dia. 

Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mewanti-wanti tenaga kesehatan dan warga, bahwa lonjakan kasus COVID-19 akan terjadi hingga awal Juli 2021. Hal tersebut berdasarkan pola data COVID-19, di mana kenaikan terjadi pada 5-7 minggu usai Idul Fitri. 

"Jadi, perkiraan kita masih akan melihat adanya kenaikan kasus ini sampai akhir bulan ini (Juni) atau awal bulan depan (Juli)," ujar Budi usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Negara pada 7 Juni 2021 lalu. 

Lonjakan COVID-19 setelah Idul Fitri terlihat di sejumlah daerah seperti Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Beberapa langkah meredam kasus COVID-19 dilakukan, bahkan menyiapkan skenario terburuk bila semua pasien COVID-19 harus masuk rumah sakit.

"Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa kita sudah memersiapkan 72.000 tempat tidur isolasi," tuturnya lagi.